KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kegelisahan publik di Kaltim punya bentuk lain selain riuh demonstrasi. Sejumlah tokoh senior yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) bersiap membawa langsung aspirasi mereka ke hadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Mereka menilai situasi sosial-politik dan tata kelola pemerintahan di Benua Etam beberapa pekan terakhir mulai memantik gejolak yang tak bisa lagi dianggap angin lalu.
Inisiator MPKT, Harbiansyah Hanafiah, mengatakan permohonan audiensi kepada presiden telah diajukan secara resmi. Surat itu dititipkan melalui legislator yang mewakili Kaltim di DPR RI, Budisatrio Djiwandono, ketika wakil rakyat menggelar kunjungan kerja ke Balikpapan beberapa waktu lalu.
“Surat sudah kami titipkan kepada Budi Satrio untuk diteruskan kepada Presiden,” ujar mantan Ketua KONI Kaltim itu dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 10 Mei 2026.
Baca Juga: Stok Biosolar SPBU Kilometer 15 Balikpapan Ditambah Dua Kali Lipat, Antrean Bakal Segera Terurai
Harbiansyah tidak sendiri. Berbagai pihak dari latar beragam, yang punya tanggung jawab moral terhadap kondisi daerah turut terlibat. Dari akademisi, mantan birokrat, pengusaha, hingga insan olahraga.
Menemui presiden, kata dia, bukan sekadar langkah politis. Tapi ada kecemasan yang menumpuk terkait arah pembangunan daerah yang dirasa sudah jauh dari asas kepentingan publik.
Beberapa kebijakan strategis Pemprov Kaltim dinilai tak lagi sepenuhnya berpijak pada kebutuhan rakyat banyak. Malahan kebijakan-kebijakan itu justru terlihat lebih akrab dengan kepentingan politik dan lingkar kelompok tertentu.
“Banyak masyarakat menilai kebijakan yang diambil justru menguras APBD, padahal anggaran itu seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat,” kata Harbiansyah.
Ada empat pokok persoalan yang bakal dibawa MPKT dan disampaikan ke kepala negara. Pertama, soal transparansi anggaran. Mereka menyoroti sejumlah alokasi APBD yang dianggap tidak akuntabel dan melenceng dari prioritas pembangunan daerah.
Salah satu isu yang ikut menjadi perhatian ialah dugaan penggunaan anggaran daerah untuk menjamu tamu di Harum Resort. Tempat yang disebut-sebut berkaitan dengan keluarga gubernur.
Kedua, dugaan praktik politik dinasti. MPKT melihat adanya kecenderungan penempatan kerabat dekat gubernur di sejumlah posisi strategis, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Situasi itu berpotensi bertabrakan dengan semangat reformasi birokrasi dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Isu yang belakangan menjadi bahan percakapan liar di media sosial.
Ketiga, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan daerah. MPKT menilai pembangunan seharusnya tidak berjalan sepihak, seolah rakyat hanya penonton dari keputusan-keputusan yang menentukan masa depan mereka sendiri.
Sorotan juga diarahkan kepada keberadaan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Tim yang dianggap membebani anggaran daerah dan memantik polemik hukum setelah muncul gugatan dari kalangan advokat terkait legalitas surat keputusan pembentukannya.
Keempat, MPKT menilai derasnya dorongan hak angket maupun interpelasi di DPRD Kaltim beberapa waktu terakhir, jelas bukan tuntutan yang ujug-ujug ada. Desakan itu merupakan kulminasi dari keresahan publik atas kondisi sosial dan politik di daerah.
Di tengah situasi itu, Harbiansyah mengatakan MPKT ingin mengingatkan roda pemerintahan pada akhirnya harus kembali berpijak kepada kepentingan rakyat.
Tak terhenti disitu, dia juga meminta DPRD Kaltim lebih berani dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Karena kesejahteraan masyarakat Kaltim mesti berdiri di atas dinamika politik yang ada. (*)
Editor : Sukri Sikki