KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Wacana digulirkan hak angket di DPRD Kaltim belum benar-benar redup. Usul pengaktifan hak pengawasan atas kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji itu, disebut masih berjalan. Di tengah isu fraksi pengusul sedang menghitung ulang langkah politik, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), M. Samsun, mengklaim mereka belum berubah arah. Banteng moncong putih menyebut tetap tegak lurus melanjutkan proses mereka yakini sebagai jalan konstitusional tersebut.
"PDIP itu didesain rupanya nggak dikasih persneling atret (Gigi mundur), Mas. Jadi nggak bisa mundur. Sudah khitahnya begitu,” katanya mengibaratkan, Senin, 11 Mei 2016 Lewat pernyataannya itu, Samsun ingin menegaskan. Bagi PDIP, hak angket bukan maneuver politik, melainkan sikap yang sudah dipilih dan mesti dijalankan. Soal dinamika politik di fraksi lain, Samsun memilih menjaga jarak dan menghormati sikap fraksi lain dalam menafsirkan dan mengkalkulasikan langkah politik mereka.
Tapi Samsun menggarisbawahi, secara administrasi, usulan hak angket sudah memenuhi kuota forum (kuorum) ketika diusulkan enam dari tujuh fraksi atau 21 anggota dewan. Terlepas dari sikap Fraksi Golkar yang lebih mendorong digunakannya hak interpelasi ketimbang angket.
Baca Juga: Hak Angket DPRD Kaltim Goyah Usai Manuver DPW PAN, Akademisi: Partai Jangan Ikut Cawe-cawe
“Kalau Golkar menyarankan hak interpelasi, bagi saya itu objektifnya berarti sama-sama setuju kalau memang ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ya tidak perlu interpelasi, kan?” ujarnya. Bagi F-PDIP, substansi persoalannya tetap sama, yakni adanya hal yang dianggap perlu dijelaskan kepada publik dan diuji melalui mekanisme dewan.
Samsun mengatakan, sebelum usulan itu dilayangkan, partainya telah melakukan kajian internal dengan melibatkan akademisi hingga elemen masyarakat. Karena itu, dia menolak anggapan bahwa hak angket adalah sesuatu yang tabu atau berlebihan. Menurutnya, hak angket justru merupakan instrumen konstitusi yang sah dalam sistem demokrasi. Tapi persoalan selanjutnya bukan lagi tentang siapa yang mengusulkan.
Kini, nasib hak angket itu berada di meja pimpinan dewan. Karena untuk menindaklanjuti usul itu, mesti ada jadwal resmi dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk membawa usulan itu ke rapat paripurna. Karena itu, F-PDIP mendesak agar ruang pembahasan segera dibuka. “Kami desak supaya pimpinan menggelar rapat Banmus untuk mengagendakan jadwal usulan angket di paripurna. Terlepas nanti disetujui atau tidak, yang penting buka dulu ruangnya,” tegas Samsun.
Baca Juga: Update Hak Angket Gubernur Kaltim: Syarat Makin Berat Usai PAN Mundur, Masih Bisa Berlanjut?
Apalagi tidak ada alasan bagi pimpinan DPRD untuk menunda Banmus, mengingat syarat administratif pengusul telah terpenuhi. Di luar gedung dewan, tekanan publik juga mulai bergerak. Aliansi Perjuangan Kaltim dikabarkan akan menggelar aksi ke Kejaksaan Tinggi pada 21 Mei mendatang untuk mendorong pemeriksaan terhadap gubernur.
Bagi sebagian pihak, langkah itu disebut jadi sinyal menurunnya kepercayaan publik terhadap DPRD. Namun Samsun menolak anggapan tersebut. Kata dia, gerakan masyarakat ke ranah yudikatif tersebut merupakan bentuk penguatan aspirasi publik. “Sah-sah saja masyarakat berpendapat. Kalau ada pengamat bilang ini akan mandek di dewan, ya itu tantangan bagi kami,” katanya.
Samsun menegaskan, terlepas dari tekanan politik maupun opini yang berkembang di luar, proses di DPRD akan tetap berjalan sesuai tahapan konstitusi. “Gerakan ke yudikatif itu penguatan, silakan saja. Tapi bagi kami di dewan, proses tetap dijalankan sesuai tahapan konstitusi,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki