KALTIMPOST.ID-Pengamat ekonomi Unmul lainnya, Purwadi menilai persoalan antrean BBM di Kaltim sebenarnya bukan masalah baru.
Menurut dia, kondisi tersebut sudah berulang sejak lebih dari satu dekade terakhir. “Itu penyakit lama. Persoalan BBM di Kaltim sudah bertahun-tahun tidak selesai,” katanya.
Purwadi menyoroti lemahnya transparansi distribusi BBM subsidi di daerah. Ia meminta Pertamina dan pihak terkait lebih terbuka mengenai alur distribusi hingga konsumsi solar subsidi di lapangan.
“Harus jelas siapa pengguna terbesar solar subsidi, distribusinya ke mana saja, dan apakah benar sampai ke tujuan,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah pusat kerap mengambil kebijakan tanpa memahami kondisi geografis dan keperluan riil Kaltim.
“BPH Migas jangan hanya membuat kebijakan dari Jakarta. Harus melihat langsung kondisi di lapangan,” katanya.
Baca Juga: Karateka Muda Balikpapan Muhammad Arif Saprudin Raih Emas di Kejurnas Forki 2026 Bandung
Menurut Purwadi, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) memang menambah jumlah kendaraan di Kaltim, tetapi bukan faktor utama penyebab persoalan BBM yang terus berulang. “Masalah BBM ini sudah ada jauh sebelum IKN,” tegasnya.
Ia menduga masih ada praktik penyelewengan distribusi solar subsidi yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap.
Karena itu, pengawasan distribusi BBM dinilai perlu diperketat. “Saya yakin masih ada permainan ilegal di lapangan. Itu harus ditelusuri,” ujarnya.
Purwadi meminta kepala daerah dan DPR lebih aktif menyuarakan persoalan distribusi BBM di Kaltim kepada pemerintah pusat.
“Kalau semua diam, masalah ini akan terus berulang dan masyarakat lagi yang jadi korban,” bebernya. (rd)
Editor : Romdani.