Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Solar Langka, Nelayan Merana

Romdani.
Penulis: Romdani.❯
Dyan Indriwati Thamrin
Dyan Indriwati Thamrin

Advertisement

Oleh: 

Dyan Indriwati Thamrin

Pemerhati Masalah Sosial dan Politik

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID-Dugaan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di atas harga resmi muncul di wilayah pesisir Paser.

Sejumlah nelayan mengaku harus membeli BBM seharga Rp 11.000 per liter. Padahal harga subsidi resmi sebesar Rp 6.800 per liter. 

Keluhan tersebut datang dari sejumlah wilayah pesisir, di antaranya Lori, Bekalo, Selengot, Muara Paser hingga Sungai Langir.

Menanggapi informasi itu, Ditpolairut Polda Kaltim menyatakan akan melakukan pengecekan silang bersama Polres Paser untuk memastikan kebenaran informasi.

Selain dugaan penjualan BBM, muncul pula informasi adanya dugaan intimidasi terhadap nelayan agar tidak menyampaikan keluhan terkait persoalan tersebut. 

Selanjutnya, tim gabungan dari pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan kepolisian akan melakukan klarifikasi dan peninjauan lapangan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kaltim Usulkan Kuota BBM 700 Ribu KL, SPBU 24 Jam Ditambah

Kaltim Usulkan Kuota BBM 700 Ribu KL, SPBU 24 Jam Ditambah

Pemprov Kaltim mengusulkan kuota BBM hingga 700 ribu KL dan mendorong penambahan layanan SPBU 24 jam di Samarinda.

Pertamina Evaluasi Alokasi BBM Kaltim, Perluas Layanan SPBU 24 Jam

Pertamina Evaluasi Alokasi BBM Kaltim, Perluas Layanan SPBU 24 Jam

Pertamina, Pemprov Kaltim, dan Hiswana Migas mengevaluasi alokasi BBM, pengawasan distribusi, serta peningkatan layanan SPBU.

BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran, BPH Migas dan Pertamina Perkuat Mekanisme Surat Rekomendasi

BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran, BPH Migas dan Pertamina Perkuat Mekanisme Surat Rekomendasi

BPH Migas perjelas mekanisme surat rekomendasi BBM subsidi di Kaltim. DPR RI tekankan pengawasan bersama agar penyaluran tepat sasaran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer