KALTIMPOST.ID-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bertandang ke Gedung Biru Kaltim Post, Senin (18/5). Ini merupakan kunjungan perdananya sejak dirinya menjabat sebagai bupati setahun lalu.
Kunjungan diterima oleh jajaran direksi di Kaltim Post Group. Seperti Direktur Kaltim Post Erwin D Nugroho, Direktur BTV Wiji Winarko, Direktur KPFM Uray Yogi, dan Direktur Prokal.co Faroq Zamzami.
Serta Manajer Bisnis Kaltim Post Tritya Sidharta dan Pemimpin Redaksi Romdani. Mudyat menilai Kaltim Post sebagai salah satu media terbesar di Kaltim.
Dia berharap media ini bisa memberikan sumbangsih dalam rangka pembangunan di PPU. “Kerja sama memberi masukan maupun informasi tentang jejak-jejak pembangunan khususnya di PPU,” tuturnya.
Baca Juga: Disdikbud Kutai Barat Evaluasi Dapodik Delapan Kecamatan untuk Perkuat Akurasi Data Pendidikan
Itu berguna untuk masyarakat umum hingga investor atau pihak yang berminat menanamkan modal di PPU. Terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU turut mendapatkan sorotan.
Pihaknya menyadari untuk menarik minat investasi butuh publikasi yang kuat. Dia berharap, perkembangan dan potensi yang ada di PPU bisa diketahui khalayak.
Baik secara fisik melalui kunjungan langsung atau melirik peluang di gerbang IKN. Mengingat tingkat kunjungan ke IKN juga begitu tinggi. “Kami berharap pembangunan Penajam bisa melejit seperti IKN,” ucapnya.
Meski saat ini dampak dari kehadiran IKN masih berada di seputar Kecamatan Sepaku yang selama ini menjadi kawasan inti pusat pemerintah (KIPP).
Baca Juga: Pengprov PSTI Kaltim Audiensi dengan SKOI untuk Tingkatkan Prestasi Sepak Takraw
Sebab untuk pembangunan infrastruktur IKN hanya konsen di wilayah KIPP. Selain itu, terdapat pembangunan beberapa akses. Namun dari Balikpapan menuju IKN.
Di balik semua itu, Pemkab PPU menghadapi tantangan peningkatan penduduk non-permanen. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk PPU secara de jure hampir 500.000 jiwa.
“Tetapi faktanya penduduk yang tercatat secara administrasi hanya 200.000 jiwa,” sebutnya. Selisih data ini pasti menjadi beban bagi daerah seperti persoalan sosial yang muncul.
Keperluan pelayanan dasar seperti kesehatan dan air bersih kian meningkat. Tantangan baru bagi Pemkab PPU mengatasi segala dampak kehadiran IKN. (rd)
Editor : Romdani.