KALTIMPOST.ID, TEHERAN – Parlemen Iran tengah membahas rancangan undang-undang pemberian hadiah fantastis bagi pihak yang dianggap berhasil membunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Nilai hadiah yang disiapkan mencapai USD58 juta atau setara lebih dari Rp1 triliun. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari langkah balasan Iran atas serangan besar di Teheran yang menewaskan pemimpin tertinggi negara tersebut, Ayatollah Ali Khamenei.
Baca Juga: Razman Nasution Bongkar Info Baru Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang
Laporan media Iran menyebutkan, Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran sedang menyusun aturan bernama “Counter-Action by the Military and Security Forces of the Islamic Republic”.
Regulasi tersebut nantinya menjadi dasar hukum pemberian imbalan kepada siapa saja yang dianggap menjalankan “aksi balasan” terhadap musuh Iran.
Ketua komite tersebut, Ebrahim Azizi, secara terbuka menyebut sejumlah tokoh yang dinilai bertanggung jawab atas kematian Khamenei. Selain Trump dan Netanyahu, nama Komandan CENTCOM Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper juga masuk dalam daftar target.
Sejumlah anggota parlemen Iran bahkan telah mengonfirmasi bahwa pembahasan aturan tersebut segera dibawa ke sidang pemungutan suara. Pernyataan itu memicu kecaman luas karena dianggap sebagai bentuk provokasi terbuka terhadap pemimpin negara lain.
Di saat bersamaan, media pro-pemerintah Iran bernama Masaf juga melaporkan adanya penggalangan dana puluhan juta dolar untuk kampanye bertajuk “Kill Trump”.
Klaim itu semakin memperkeruh hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang memang tengah berada dalam ketegangan tinggi.
Pengamat internasional menilai langkah tersebut berpotensi memperbesar risiko konflik terbuka di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga: Mahasiswi Unram Tewas Misterius di Kos Mataram, Motor dan HP Hilang Diduga Dibawa Pelaku
Terlebih, hubungan Washington dan Teheran dalam beberapa pekan terakhir terus memanas akibat isu nuklir, serangan drone, hingga pengerahan kekuatan militer di kawasan Teluk.
Sementara itu, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Gedung Putih maupun pemerintah Israel terkait wacana kontroversial yang berkembang di parlemen Iran tersebut.
Editor : Uways Alqadrie