KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Meski tahapan pemilu belum dimulai, Bawaslu Kaltim tetap bekerja menjaga ruang demokrasi di Benua Etam tetap kondusif. Salah satunya lewat penguatan koordinasi lintas lembaga. Pada 20 Mei 2026 lalu, jajaran Bawaslu Kaltim menggelar koordinasi dengan Kejati Kaltim. Pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta menyiapkan penegakan hukum kepemiluan ketika seluruh tahapan resmi berjalan nantinya.
Komisioner Bawaslu Kaltim, Danny Bunga, mengatakan pengawasan pemilu tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dan kolaborasi antarlembaga dinilai penting agar proses demokrasi tetap berada di jalur yang adil dan berintegritas. “Pengawasan tetap perlu dukungan dan kerja sama lintas sektor sehingga proses demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan integritas,” ujarnya dalam rilis resmi, Minggu, 24 Mei 2026.
Komisioner Bawaslu Kaltim lainnya, Galeh Akbar Tanjung, Menambahkan. Kata dia, meski belum memasuki tahapan pemilu, para penyelenggara dan institusi terkait tetap memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas demokrasi di daerah. Karena itu, koordinasi semacam ini bukan sekadar membahas kesiapan teknis, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang ada di daerah.
“Koordinasi ini bukan hanya untuk persiapan teknis saja, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi yang ada di daerah,” katanya. Sementara itu, Kepala Kejati Kaltim, Supardi, menyambut positif langkah yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, kejaksaan memang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pemilu, terutama melalui Sentra Gakkumdu. “Lewat koordinasi dan komunikasi seperti ini daerah bisa mengambil langkah persiapan yang jauh lebih baik,” singkatnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki