KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pendidikan yang mengalami kendala akibat pergeseran anggaran di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim.
Dalam rapat kerja yang digelar baru-baru ini, para legislator menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan kualitas layanan pendidikan jika tidak segera ditangani oleh pemerintah daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan bahwa beberapa proyek sekolah yang terdampak antara lain pembangunan di SMAN 10 Balikpapan, SMAN 3 Loa Kulu, serta sejumlah sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Sangatta.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar proses pembangunan fasilitas pendidikan tidak terhenti dan tetap dapat memenuhi kebutuhan siswa maupun tenaga pendidik.
“Jangan sampai pergeseran anggaran membuat pembangunan sekolah menjadi tertunda, karena dampaknya langsung dirasakan oleh peserta didik dan proses belajar mengajar,” ujarnya.
Selain membahas persoalan infrastruktur, Komisi IV juga mengusulkan pertemuan bersama seluruh kepala sekolah SMA/SMK dan Cabang Dinas Pendidikan di Kaltim. Pertemuan tersebut ditujukan untuk mempersiapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran mendatang.
Langkah itu dinilai penting, terutama bagi daerah dengan jumlah calon peserta didik yang tinggi seperti Balikpapan dan Samarinda. DPRD ingin memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar serta menghindari berbagai persoalan teknis yang pernah terjadi pada proses penerimaan siswa sebelumnya.
Di sisi lain, Komisi IV turut mendorong Gubernur Kaltim untuk meninjau kembali skala prioritas pembangunan sektor pendidikan. Pasalnya, masih terdapat sejumlah proyek sekolah yang belum tuntas meski bangunannya telah berdiri.
Salah satu contoh yang disoroti adalah SMKN 7 Balikpapan yang telah selesai dibangun namun belum memiliki mebel atau sarana pendukung pembelajaran. Sementara itu, anggaran untuk pengembangan SMKN 5 Balikpapan justru mengalami pergeseran.
DPRD Kaltim menilai kebijakan penganggaran di sektor pendidikan harus lebih tepat sasaran agar proyek yang telah berjalan dapat segera dimanfaatkan dan tidak menjadi aset yang terbengkalai.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus benar-benar mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi generasi muda Kalimantan Timur,” tegas Politikus PDI Perjuangan ini. (riz)
Editor : Muhammad Rizki