KALTIMPOST.ID-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kaltim tidak mempersoalkan rencana pemerintah menempatkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai pengelola ekspor komoditas strategis nasional, termasuk minyak sawit.
Namun, organisasi petani itu mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada ekspor, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi petani di tingkat akar rumput.
Sekretaris DPW Apkasindo Kaltim Daru Widiyatmoko mengatakan, dari sudut pandang petani, siapa pun yang mengelola tata niaga ekspor bukan menjadi persoalan utama.
Yang lebih penting adalah bagaimana sistem tersebut mampu menciptakan tata kelola yang lebih baik dibanding mekanisme yang selama ini berjalan.
“Bagi petani sebenarnya tidak masalah siapa yang mengelola. Mau pemerintah, BUMN, atau pihak lain tidak ada masalah. Yang penting hasilnya lebih baik dan memberikan manfaat kepada petani,” ujarnya.
Meski demikian, Apkasindo mengaku memiliki sejumlah catatan terhadap skema yang akan dijalankan. Daru menilai pengalaman sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang menghadapi persoalan keuangan menjadi alasan munculnya kekhawatiran di kalangan petani.
Menurutnya, keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh tata kelola dan profesionalisme pengelolaannya.
“Kekhawatiran petani adalah jangan sampai pengelolaannya justru menimbulkan persoalan baru. Kita ambil contoh PLN dan Garuda. Pesimisnya kami di sana. Jadi memang semua bergantung pada bagaimana sistem itu dijalankan,” katanya.
Daru menjelaskan, Apkasindo memang melihat peluang positif apabila Danantara lebih berperan sebagai regulator dan pengawas tata niaga ekspor daripada terlibat langsung dalam aktivitas bisnis sehari-hari.
Dalam skenario tersebut, Danantara dinilai dapat berfungsi mengawasi praktik-praktik yang merugikan negara maupun petani, termasuk dugaan underpricing atau penyimpangan dalam perdagangan komoditas sawit.
“Kalau fungsinya mengawasi dan memastikan aturan berjalan dengan baik, kami optimistis. Kalau ada pelanggaran tinggal diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Apkasindo juga berharap keberadaan Danantara dapat mendorong stabilitas harga sawit nasional. Menurut Daru, apabila pemerintah mampu mengendalikan tata kelola ekspor dengan baik, maka manfaatnya semestinya tidak hanya dirasakan pada level perdagangan internasional, tetapi juga sampai kepada petani.
Baca Juga: Rarakuta FC Juara Bung Karno Cup I, Turnamen Jadi Ajang Pembinaan Talenta Muda Kubar
Ia mencontohkan pentingnya pengawasan terhadap harga tandan buah segar (TBS) ketika harga crude palm oil (CPO) di pasar ekspor mengalami kenaikan.
“Kalau harga ekspor CPO tinggi, pemerintah juga harus memastikan harga pembelian TBS kepada petani ikut diawasi. Jangan sampai yang diperhatikan hanya ekspornya, sementara petani tidak merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Selain itu, Apkasindo berharap kebijakan baru tersebut dapat menciptakan stabilitas harga yang lebih merata di seluruh Indonesia.
Petani menginginkan sistem yang mampu mengurangi kesenjangan harga antarwilayah sehingga posisi tawar pekebun menjadi lebih kuat.
Meski demikian, Daru menegaskan saat ini masih terlalu dini untuk menilai dampak kebijakan tersebut karena pemerintah belum menerbitkan aturan teknis pelaksanaannya.
Maka, Apkasindo memilih menunggu perkembangan lebih lanjut sembari berharap skema yang dibangun benar-benar berpihak kepada seluruh pelaku industri sawit, termasuk petani.
“Kami tidak menolak. Harapan kami justru kebijakan ini bisa lebih baik dari sistem yang ada sekarang. Tetapi keberhasilannya harus dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan dan manfaatnya harus dirasakan petani,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.