KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax resmi naik 32 persen mulai Rabu (10/62026) pukul 00.00 WIB. Kebijakan menaikan harga Pertamax juga dikhawatirkan bisa menjalar ke poros yang lain.
Masyarakat, akademisi, aktivis, LSM, hingga mahasiswa, diajak oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, untuk ikut mengawal dampak dari kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Namun, Syafruddin menggarisbawahi, bahwa tidak mudah bagi pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Kenaikan itu disebutnya dipengaruhi dua hal, yakni kenaikan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang melemah, sehingga ikut memengaruhi pemerintah menyesuaikan harga.
"Undang-Undang APBN 2026 kan menyebutkan harga minyak dunia yang menjadi acuan itu 70 dollar AS per barel. Sekarang naik jadi sekitar 110 dollar AS per barel," katanya, saat dikonfirmasi via telepon Whatsapp, Jumat (12/6/2026).
Faktor lainnya, kata dia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga mengalami tekanan. Ketika asumsi APBN disusun, nilai rupiah masih berada di kisaran Rp 16.500 per dolar AS. Kini nilainya mendekati Rp 18 ribu per dolar AS.
"Inilah yang menjadi kesulitan pemerintah. Harga minya naik, dolar juga naik, sementara kalau kita beli minyak dari luar negeri itu menggunakan dolar AS," imbuhnya.
Namun, Syafruddin menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tidak ikut naik, termasuk Pertalite.
Di sisi lain, legislator asal Kaltim ini menilai kenaikan Pertamax menyasar BBM nonsubsidi yang mayoritas digunakan kelompok masyarakat menengah ke atas.
"Pertamax itu kan BBM nonsubsidi. Konsumennya sebagian besar masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu. Begitu juga Dexlite," katanya.
Namun, dia mengakui kenaikan harga Pertamax tetap menimbulkan dampak di tengah masyarakat. Karena itu, pihaknya meminta seluruh elemen, mulai dari pemerintah, mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum untuk mengawasi pergerakan harga kebutuhan pokok di pasaran.
Sebab, menurut dia, tidak ada alasan untuk menaikkan harga bahan pangan hanya karena harga Pertamax naik. Distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok umumnya disebut menggunakan kendaraan berbahan bakar solar.
"Saya mendorong semua pihak mengawasi harga-harga kebutuhan dapur. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga secara tidak wajar," ujarnya.
Upaya Pemerintah Menekan Impor Minyak
Pada bagian lain, pria yang kerap disapa Bang Udin ini memberi kabar, bahwa pemerintah disebut terus mencari cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Salah satunya melalui penerapan biodiesel B50 yang direncanakan mulai digunakan secara luas pada 1 Juli mendatang. "Ini salah satu upaya pemerintah untuk menekan impor BBM. Kita akan mulai menggunakan biosolar B50," katanya.
Kalau dihitung-hitung, lanjut dia, kebutuhan BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,67 juta barel per hari. Sementara kemampuan produksi minyak dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel per hari.
"Artinya ada defisit sekitar 1 juta barel per hari yang harus dipenuhi dari impor. Di tengah harga minyak dunia dan dolar yang sama-sama naik, tentu ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah," jelasnya.
Oleh karenanya, dia mengajak kenaikan harga Pertamax ini dilihat secara objektif dan rasional. "Kalau yang dinaikkan Pertalite, tentu masyarakat dan saya berteriak, karena itu menyangkut kebutuhan mayoritas warga," timpalnya.
"Tapi sampai hari ini pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kenaikan Pertamax terjadi pun karena tekanan kondisi global," tambahnya mengakhiri. (riz)
Editor : Muhammad Rizki