KALTIMPOST.ID-Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai memberikan dampak nyata terhadap industri perjalanan wisata di Kaltim.
Tidak hanya sektor perhotelan yang mengalami penurunan okupansi, biro perjalanan wisata juga mencatat penurunan permintaan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kaltim Syarifudin Tangalindo mengatakan, perlambatan tersebut mulai terasa setelah Lebaran 2026.
Padahal pelaku usaha sebelumnya berharap aktivitas perjalanan kembali normal setelah pencairan anggaran pemerintah.
“Kami sempat berharap setelah Lebaran kondisi membaik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Penurunannya semakin terasa karena banyak perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah yang dibatasi,” katanya.
Menurut Syarifuddin, pasar terbesar biro perjalanan di Kaltim selama ini berasal dari kalangan pemerintahan, dunia usaha, dan perjalanan bisnis. Ketika anggaran perjalanan dipangkas, dampaknya langsung dirasakan oleh seluruh rantai industri pariwisata.
Ia memperkirakan penurunan aktivitas perjalanan mencapai 60 hingga 70 persen dibandingkan kondisi normal. Bahkan sejumlah pemesanan yang telah dilakukan sebelumnya terpaksa dibatalkan karena perubahan kebijakan anggaran.
“Kami bukan hanya kehilangan calon tamu. Banyak pemesanan yang sudah berjalan akhirnya dibatalkan. Dalam beberapa kasus, ada uang muka yang sudah dibayarkan ke hotel maupun penyedia layanan lain yang tidak seluruhnya bisa dikembalikan,” ujarnya.
Dampaknya tidak berhenti pada biro perjalanan. Menurutnya, penurunan jumlah wisatawan turut memengaruhi tingkat hunian hotel, pendapatan pemandu wisata, hingga aktivitas UMKM di kawasan destinasi.
“Kalau tamu tidak datang, hotel sepi. Pemandu wisata tidak bekerja. UMKM di destinasi juga kehilangan pembeli. Jadi dampaknya berantai sampai ke tingkat paling bawah,” katanya.
Untuk bertahan di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha perjalanan mulai mengalihkan fokus ke pasar wisata lokal.
Sejumlah biro perjalanan mencoba menawarkan paket wisata dalam wilayah Kaltim dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan perjalanan ke luar daerah.
Strategi itu ditempuh karena tingginya biaya transportasi, khususnya tiket pesawat, membuat minat masyarakat untuk bepergian semakin menurun.
Pelaku usaha pun terpaksa melakukan berbagai penyesuaian harga dan paket layanan agar tetap sesuai dengan kemampuan pasar.
“Kami harus lebih kreatif. Salah satunya mendorong wisata lokal dan menyesuaikan paket perjalanan supaya lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujarnya.
Selain faktor efisiensi anggaran, tingginya harga tiket pesawat juga dinilai menjadi kendala utama pemulihan sektor pariwisata.
Biaya perjalanan yang semakin mahal membuat masyarakat menunda atau mengurangi aktivitas wisata maupun perjalanan bisnis.
ASITA juga menilai perlambatan aktivitas di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut memengaruhi arus kunjungan ke Kaltim.
Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan IKN menjadi salah satu faktor yang mendongkrak mobilitas orang ke daerah ini.
Meski demikian, Syarifuddin menilai faktor yang paling besar memukul industri pariwisata saat ini tetap berasal dari pembatasan perjalanan akibat efisiensi anggaran pemerintah.
“Kami berharap pemerintah segera mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap sektor riil. Pariwisata memiliki efek berantai yang sangat luas. Ketika perjalanan berhenti, banyak sektor lain ikut terdampak,” katanya.
Menurutnya, pemulihan sektor pariwisata penting untuk menjaga perputaran ekonomi daerah karena melibatkan banyak pelaku usaha, mulai dari hotel, restoran, transportasi, hingga UMKM yang bergantung pada kunjungan wisatawan.
“Kami berharap ada langkah-langkah yang bisa menggerakkan kembali aktivitas perjalanan dan pariwisata. Kalau tidak, tekanan terhadap industri ini akan semakin berat dalam beberapa bulan ke depan,” tutupnya. (rd)
Editor : Romdani.