KALTIMPOST.ID-Menurunnya tingkat okupansi hotel di sejumlah daerah menjadi sinyal bahwa sektor pariwisata Kaltim perlu diperkuat agar tidak bergantung pada aktivitas pemerintahan dan perjalanan dinas.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta perlambatan sejumlah sektor ekonomi, pariwisata dinilai dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengatakan, Kaltim memiliki potensi wisata yang sangat besar, mulai dari wisata alam, budaya, hingga bahari. Namun kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah dinilai masih belum optimal.
“Pariwisata harus menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru Kaltim di tengah tantangan efisiensi anggaran dan ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam,” ujarnya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat pengembangan sektor pariwisata. Di antaranya keterbatasan konektivitas antar destinasi, infrastruktur pendukung yang belum merata, promosi yang belum terintegrasi, hingga rendahnya investasi yang masuk ke sektor tersebut.
Padahal, sektor pariwisata memiliki efek berganda yang luas karena mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, mulai dari perhotelan, restoran, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai kondisi menurunnya tingkat hunian hotel saat ini menunjukkan bahwa industri perhotelan di Kaltim masih cukup bergantung pada aktivitas pemerintahan dan perjalanan dinas.
Ketergantungan tersebut membuat industri hotel rentan ketika terjadi efisiensi anggaran atau penurunan aktivitas birokrasi.
Karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan arus kunjungan wisatawan yang lebih berkelanjutan sehingga dapat menjadi penopang utama industri pariwisata dan perhotelan dalam jangka panjang.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Agusriansyah menilai pengembangan sektor pariwisata tetap memiliki peluang besar.
Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak lagi bisa semata-mata mengandalkan APBD, tetapi perlu didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai skema pembiayaan kreatif.
“Perlu perubahan paradigma pembangunan. Pengembangan pariwisata harus melibatkan sektor swasta, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah,” katanya.
DPRD Kaltim juga mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mempercepat pengembangan destinasi unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, memperbanyak penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pelaku usaha.
Baca Juga: Teknologi Satelit hingga Forklift Listrik Warnai Transformasi Industri di IEE Series Balikpapan 2026
Agusriansyah menilai, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang strategis yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pariwisata daerah.
Kehadiran IKN berpotensi membuka akses yang lebih luas bagi wisatawan, investor, akademisi, hingga pelaku usaha untuk mengenal berbagai potensi yang dimiliki Kaltim.
Ia menilai IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis jasa dan pariwisata.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kami optimistis sektor pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi baru yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperbaiki tingkat okupansi hotel, memperkuat UMKM, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan bagi masyarakat Kaltim,” tutupnya. (rd)
Editor : Romdani.