KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga lampu merah Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, dekat Jembatan Mahakam Lama, Samarinda, Kamis (18/6/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan yang menyentuh isu nasional hingga daerah. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 16.45 Wita itu diwarnai orasi, teatrikal, serta simbol-simbol protes. Massa tampak membawa keranda dan foto Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk ekspresi terhadap tuntutan yang mereka suarakan.
Hasil konsolidasi massa melahirkan lima tuntutan yang mereka kemas dengan istilah "empat sekarat, satu darurat". Menurut mereka, sejumlah persoalan yang terjadi saat ini membutuhkan perhatian dan tindakan segera dari pemerintah.
Humas Aliansi Geram, Maulana Faiq Maftuh mengatakan, tuntutan pertama yang mereka sampaikan adalah meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok masyarakat.
Kenaikan harga BBM disebutnya berdampak langsung pada naiknya harga berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari, mulai dari cabai, telur, minyak goreng, hingga bahan pokok lainnya. "Tuntutan pertama kami adalah pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok. Karena kami melihat dampak dari kenaikan BBM berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan masyarakat," kata Maulana.
"Kami menuntut agar segala bentuk represivitas dihentikan dan militer dikembalikan ke ranahnya, bukan masuk kembali ke ruang sipil," ujarnya. Sedangkan tuntutan ketiga, Aliansi Geram meminta pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mereka menilai pelaksanaan MBG masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan, termasuk laporan mengenai makanan yang diterima siswa dan dianggap tidak layak konsumsi. Sementara itu, terhadap program KDMP, massa menilai manfaat yang diharapkan belum terlihat jelas. Mereka bahkan menyinggung keberadaan salah satu KDMP yang disebut berada di kawasan hutan dan dianggap tidak sesuai dengan tujuan program tersebut.
"Kami melihat masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Begitu juga dengan KDMP, kami belum melihat dampak positif yang signifikan dari program itu," kata Maulana. Selain itu, massa juga menyentil pola penggunaan anggaran negara. Mereka meminta pemerintah lebih efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltim.
Sebab, lanjut dia, pemborosan anggaran harus dihentikan agar dana publik dapat digunakan secara lebih efektif untuk kepentingan masyarakat. Nah, tuntutan terakhir yang dibawa dalam aksi tersebut adalah isu regional terkait hak angket di Benua Etam. Massa mendesak agar proses hak angket tidak lagi ditunda dan segera dibawa ke rapat paripurna.
Massa juga menyampaikan kekecewaan terhadap DPRD Kaltim. Karena itu, mereka memilih menggelar aksi di kawasan Jembatan Mahakam ketimbang mendatangi kantor DPRD maupun Pemprov Kaltim. "Jangan tunda lagi hak angket, dan segera paripurnakan, karena kami selalu dibodohi dan ditipu, sehingga kami hari ini memilih untuk turun di Jembatan Mahakam, tidak kepada DPRD dan Pemprov Kaltim karena kami menilai bahwa mereka adalah orang-orang penipu," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki