KALTIMPOST.ID - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan hampir 50.000 warga telah kembali ke rumah mereka di Lebanon Selatan setelah meredanya konflik di kawasan tersebut. Namun, lebih dari 106.000 orang masih bertahan di berbagai lokasi penampungan karena kondisi keamanan yang belum sepenuhnya stabil dan kerusakan yang masih meluas.
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan adanya peningkatan jumlah warga yang kembali ke wilayah Provinsi Nabatieh dan Lebanon Selatan.
"Hampir 50.000 orang kini telah kembali ke rumah mereka di Provinsi Nabatieh dan Lebanon Selatan," kata Stephane Dujarric, mengutip dari Antaranews, Jumat (19/6).
Meski demikian, proses kepulangan warga belum berjalan sepenuhnya lancar. Banyak keluarga masih memilih bertahan di tempat pengungsian karena khawatir terhadap situasi keamanan serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar yang dibutuhkan untuk memulai kembali kehidupan mereka.
PBB Sebut Keamanan dan Kerusakan Jadi Kendala Utama
Menurut Dujarric, organisasi kemanusiaan yang bekerja di lapangan masih menemukan berbagai hambatan bagi warga yang ingin kembali ke rumah mereka. Kondisi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif menjadi salah satu faktor utama.
Selain itu, kerusakan infrastruktur akibat konflik membuat banyak wilayah belum siap dihuni kembali. Ketersediaan layanan dasar seperti air bersih, listrik, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya juga masih terbatas.
"Namun, lebih dari 106.000 orang masih berada di lokasi-lokasi penampungan kolektif di seluruh negeri, sementara banyak lainnya mencari perlindungan di tempat lain," ujar Dujarric.
PBB menilai dukungan kemanusiaan masih sangat dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan dan memastikan warga dapat kembali dengan aman ke daerah asal mereka.
UNIFIL Masih Pantau Aktivitas Militer di Lebanon
Sementara itu, Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) terus memantau perkembangan keamanan di wilayah operasi mereka. Pada Kamis, UNIFIL mencatat 143 lintasan proyektil, dengan 19 di antaranya dikaitkan dengan pasukan Israel dan sisanya berasal dari Hizbullah.
Sehari sebelumnya, jumlah lintasan proyektil yang terpantau bahkan mencapai 364, terdiri dari 330 yang dikaitkan dengan pasukan Israel dan 34 lainnya dengan Hizbullah.
UNIFIL juga melaporkan adanya aktivitas darat yang masih dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di sejumlah wilayah Lebanon. Salah satu insiden yang menjadi perhatian terjadi ketika konvoi UNIFIL terhambat oleh dua tank Israel di utara Kota Tyre.
"Selama insiden tersebut, salah satu tank mengarahkan senjatanya ke kendaraan UNIFIL," kata Dujarric.
Menurut penjelasannya, personel Israel meminta konvoi berhenti sehingga patroli UNIFIL terpaksa membatalkan rute awal dan berbalik arah. Setelah itu, mereka baru diperbolehkan melanjutkan perjalanan melalui jalur alternatif.
Menanggapi kejadian tersebut, PBB kembali menegaskan pentingnya kebebasan bergerak bagi pasukan penjaga perdamaian dalam menjalankan mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB.
"Kami kembali menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian UNIFIL harus memiliki kebebasan bergerak tanpa hambatan di seluruh wilayah operasinya saat menjalankan tugas atas mandat Dewan Keamanan PBB," tegas Dujarric.
Perkembangan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani Memorandum Saling Pengertian Islamabad secara elektronik yang menghentikan operasi militer di berbagai front konflik yang berkaitan dengan perang Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Meski situasi mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, PBB menilai kondisi di Lebanon masih memerlukan pemantauan dan dukungan kemanusiaan yang berkelanjutan.***
Editor : Dwi Puspitarini