KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim yang semula dijadwalkan berlangsung pagi akhirnya digelar pada Senin Malam, 22 Juni 2026. Agenda rapat tersebut adalah penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim diwakili Wakil Gubernur Seno Aji. Dia menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap berbagai catatan, kritik, dan masukan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kaltim.
Di hadapan para legislator, Seno menjelaskan sejumlah isu yang menjadi sorotan dewan. Mulai dari pengelolaan anggaran daerah, tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaksanaan program unggulan Gratispol, hingga sejumlah proyek pembangunan yang mengalami keterlambatan.
"Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti dengan serius setiap temuan BPK dan saran yang diberikan fraksi-fraksi DPRD Kaltim," ujar Seno saat membacakan jawaban pemerintah. Terkait program Gratispol, Pemprov Kaltim berencana melakukan evaluasi menyeluruh.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Kaltim Batal, Jahidin Sebut Pemprov Lecehkan Marwah Legislatif
Evaluasi itu mencakup aspek regulasi, mekanisme pelaksanaan, hingga proses verifikasi penerima manfaat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan serupa. "Kami akan terus berbenah agar program unggulan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat," lanjutnya.
Seno menegaskan, berbagai kritik yang disampaikan DPRD tidak dipandang sebagai bentuk pelemahan terhadap kerja-kerja pemerintah. Sebaliknya, masukan tersebut dinilai sebagai penguatan dalam upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, Politikus Gerindra itu juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai pandangan dan masukan yang diberikan selama pembahasan. "Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan, masukan, dan kritik yang telah disampaikan anggota dewan. Pencapaian yang diraih saat ini merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan menjadi penguatan bagi tata kelola keuangan daerah ke depan," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki