KALTIMPOST.ID, SAMARINDA— Pemprov Kalimantan Timur menaruh kekhawatiran atas dampak kebijakan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batu bara 2026. Kaltim yang selama ini menjadi salah satu penopang produksi batu bara nasional tersebut menilai pengurangan kuota produksi berpotensi memukul perekonomian Kaltim.
Kekhawatiran itu timbul disaat kebijakan pemerintah pusat yang rencananya memangkas target produksi batu bara dalam RKAB 2026. Di mana, yang sebelumnya sekitar 790 juta ton pada 2025, target produksi tahun ini diproyeksikan turun sekitar 600 juta ton.
Sedangkan di lapangan, beberapa perusahaan disebut mengalami pemotongan kuota produksi batu bara yang angkanya 40 hingga 80 persen. Penyesuaian itu juga dikhawatirian berdampak terhadap efisiensi tenaga kerjam
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud pun merspons atas rencana penyesuaian tersebut. Pihaknya mengatakan, pemerintah provinsi sudah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM terkait persoalan tersebut. "Pastinya, kemarin kita sudah koordinasi juga dengan Dirjen Minerba. Untuk RKAB ini akan segera dilaksanakan relaksasi," kata Rudy.
Pernyataan itu sejalan dengan sikap pemerintah pusat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan tidak ada perubahan kebijakan RKAB secara keseluruhan, namun pemerintah akan menerapkan relaksasi yang terukur terhadap kuota produksi sesuai kondisi di lapangan.
Baca Juga: Pemangkasan RKAB Berpotensi Berdampak pada 10 Ribu Pekerja Tambang di Kutim
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menilai dampak penyusutan RKAB sudah mulai dirasakan, terutama bagi daerah yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor pertambangan "Sangat banyak dampaknya. Ini juga sudah kami sampaikan kepada Pak Menteri ESDM dan langsung kepada Pak Presiden," ujar Seno.
Pihaknya menilai berkurangnya aktivitas produksi tambang berpotensi memicu meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, hingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. "Sekarang pengangguran semakin banyak di Kalimantan Timur, kemudian tingkat kemiskinan juga semakin tinggi. Yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau Kaltim ini pertumbuhan ekonominya turun menjadi sekitar 3 persen, tentu ini menjadi hambatan bagi kami untuk berkembang," katanya.
Karena itu, lanjut dia, Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat akan kembali mengupayakan relaksasi RKAB agar aktivitas pertambangan dapat kembali berjalan lebih optimal. "Pak Gubernur juga sudah mengarahkan, kami akan bersama-sama menemui Menteri ESDM dan Presiden untuk menyampaikan persoalan ini," kuncinya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki