KALTIMPOST.ID-Selain percepatan pemulihan sistem kelistrikan, Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Migas Balikpapan yang juga pengamat energi Kaltim Lauhil Machfudz Zakir menilai pemerintah bersama PLN perlu mulai memikirkan mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman berkepanjangan.
Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat instrumen yang secara khusus mengatur bentuk kompensasi ketika masyarakat mengalami pemadaman bergilir dalam waktu tertentu.
“Kalau berbicara soal keadilan, memang seharusnya ada kompensasi. Selama ini masyarakat terlambat membayar listrik ada konsekuensinya. Sebaliknya, ketika pelayanan terganggu, mestinya juga ada mekanisme yang memberikan kompensasi kepada pelanggan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, kompensasi dapat berupa pengurangan tagihan atau penambahan kuota listrik prabayar bagi pelanggan yang terdampak, sepanjang memiliki dasar regulasi yang jelas.
“Memang sekarang aturannya belum ada. Tetapi ke depan saya kira perlu dipikirkan agar pelayanan publik seperti kelistrikan memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban penyedia layanan dengan pelanggan,” katanya.
Di sisi lain, Lauhil menilai informasi yang berkembang sejauh ini menunjukkan pemadaman bergilir di Kaltim lebih disebabkan gangguan pembangkit, bukan persoalan pasokan batu bara.
Ia mengatakan sejumlah pembangkit berbahan bakar batu bara di sistem interkoneksi Mahakam masih beroperasi sehingga perlu dibedakan dengan isu keterlambatan pasokan batu bara yang sempat mencuat di wilayah lain.
“Kalau memang hasil pengecekan menunjukkan pasokan batu bara aman, berarti fokusnya sekarang bagaimana mempercepat pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan. Itu yang paling penting agar aktivitas masyarakat segera kembali normal,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.