Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin mengatakan, RKPD 2027 telah resmi ditetapkan melalui peraturan gubernur setelah melewati proses evaluasi dan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. "RKPD 2027 sudah ditetapkan. Setelah ini, kami akan menyampaikan KUA-PPAS Tahun 2027 kepada DPRD, insyaallah pada minggu ketiga Juli," kata Muhaimin, Senin (6/7/2026).
Sementara untuk pembahasan APBD 2027 belum dimulai. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan tahapan penyempurnaan dokumen perencanaan berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendagri. Sebab, berbagai masukan dari pemerintah pusat lebih dulu dikomunikasikan kepada seluruh perangkat daerah agar program yang disusun benar-benar selaras dengan hasil evaluasi.
"Setelah semua rekomendasi selesai diperbaiki, baru kita susun menjadi KUA-PPAS. Dokumen itu yang nanti disampaikan gubernur ke DPRD dan menjadi dasar pembahasan APBD 2027," ujarnya. Muhaimin menyebut, dalam RKPD yang telah ditetapkan, proyeksi APBD Kaltim pada 2027 diperkirakan mencapai Rp12,3 triliun.
Baca Juga: Belum Masuk Tahap Rapat, BPKAD Kaltim Sebut APBD Perubahan 2026 Dibahas Bulan Depan
Meski nilai anggarannya sudah diproyeksikan, rincian belanja dan program yang akan dibiayai masih akan dibahas bersama DPRD melalui pembahasan KUA-PPAS. "Angkanya sudah ada, sekitar Rp12,3 triliun. Tapi isi programnya nanti dibahas lagi bersama DPRD setelah KUA-PPAS masuk," jelasnya.
Kendati begitu, besaran belanja daerah akan mengikuti kemampuan pendapatan yang diproyeksikan pemerintah. "Prinsipnya belanja disesuaikan dengan proyeksi pendapatan. Kalau pendapatannya Rp12,3 triliun, maka belanjanya juga disusun di angka itu," katanya.
Pada bagian lain, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji memastikan, bahwa program Gratispol masih menjadi prioritas dalam RKPD tahun 2027. Selain itu, beberapa pelayanan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan standar pelayanan minimum (SPM) menjadi prioritas dalam penyusunan APBD tahun depan.
"Prioritas kita kan gratispol, ini wajib kita tunaikan. Yang kedua adalah infrastruktur dan kesehatan. Nah, standar pelayanan minimum itu harus kita wujudkan," ucapnya. Setelah prioritas-prioritas itu dituntaskan, kata Seno, barulah porsi anggaran daerah bisa digunakan yang lain.
"Misalnya untuk skala yang belum prioritas tapi harus kita lakukan. Apa namanya, infrastruktur antar kabupaten-kota," urainya. Terkait jalan tol Samarinda-Bontang, Seno memastikan, proyek tersebut tidak masuk dalam skema pembiayaan Pemprov.
"Tidak, karena tol Samarinda-Bontang adalah urusan kementerian dan itu belum masuk PSN (proyek strategis nasional). Nah ini harus dimasukkan dulu ke PSN baru bisa jalan program," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki