KALTIMPOST.ID-Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menegaskan komitmennya mendorong percepatan hilirisasi industri kelapa sawit sekaligus memperjuangkan peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.
Salah satu usulan yang mengemuka ialah pemberian porsi sebesar 5 persen dari harga tandan buah segar (TBS) sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi kabupaten penghasil sawit.
Usulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama dalam Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 bertema Sawit untuk Rakyat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7).
Forum itu dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), pelaku industri, hingga kepala daerah dari kabupaten penghasil sawit di Indonesia.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, staf ahli Kementerian Investasi, kepala Sekretariat Dewan Energi Nasional, direktur keuangan BPDP, direktur utama Agrinas Palma, direktur utama PTPN IV, direktur Penanaman Sawit Kementerian Pertanian, serta para bupati anggota AKPSI.
Ketua Umum AKPSI yang juga Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mengatakan, kelapa sawit harus dipandang tidak hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai program prioritas nasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk sawit di dalam negeri.
Ia menilai Indonesia perlu memperkuat industri hilir agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan baku. Dengan pengembangan industri pengolahan, manfaat ekonomi dinilai akan semakin besar karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, sekaligus memperkuat perekonomian daerah penghasil.
“Program pengembangan biodiesel B50 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sawit dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hilirisasi sawit tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah,” ujar Mudyat.
Dia mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional.
Menurut organisasi tersebut, sawit kini tidak hanya diposisikan sebagai penyumbang devisa negara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat ketahanan energi, mempercepat hilirisasi industri, serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, dia menilai manfaat ekonomi industri sawit masih perlu diperkuat di tingkat daerah. Karena itu, organisasi tersebut mengusulkan agar pemerintah memberikan porsi sebesar 5 persen dari harga TBS sebagai sumber PAD bagi kabupaten penghasil sawit.
Usulan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Mudyat mendorong pemerintah menyempurnakan skema dana bagi hasil (DBH) sawit agar lebih berkeadilan bagi daerah penghasil.
Dia juga meminta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pabrik kelapa sawit lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.
AKPSI, kata dia, turut mengusulkan kepastian penyediaan lahan seluas 20 persen dari hak guna usaha (HGU) untuk dikelola masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar percepatan hilirisasi dapat berjalan lebih optimal.
Pengembangan industri hilir juga didorong agar diprioritaskan di daerah-daerah penghasil sawit. Dengan demikian, nilai tambah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kawasan industri tertentu, tetapi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat di wilayah penghasil.
Melalui Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026, Mudyat berharap lahir rekomendasi yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Langkah itu, ucap dia, menjadi penting untuk membangun industri sawit nasional yang semakin maju, berdaya saing, berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, daerah penghasil, dan masyarakat luas.
“Bagi kami, sawit bukan hanya berbicara mengenai angka produksi ataupun nilai ekspor. Sawit adalah tentang kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan wilayah, dan yang terpenting memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” katanya. (rd)
Editor : Romdani.