KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Program seragam sekolah gratis dari Pemprov Kalimantan Timur kembali menghadapi persoalan yang sama seperti tahun lalu, distribusinya terlambat. Ketika tahun ajaran 2026/2027 sudah dimulai dan siswa baru mulai beradaptasi di lingkungan sekolah, seragam yang dijanjikan itu justru baru dijadwalkan dibagikan pada Agustus hingga September.
Kondisi itu memunculkan ironi. Program yang semestinya mengurangi beban biaya pendidikan orang tua justru membuat sebagian orang tua terpaksa mengeluarkan uang lebih dulu untuk membeli seragam. Di sisi lain, ada pula siswa yang memilih bertahan mengenakan pakaian seadanya sambil menunggu bantuan tiba. Di SMKN 1 Samarinda, situasi tersebut mulai terlihat selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
Tenaga pendidik SMKN 1 Samarinda, Mohammad Samhari menyebut, sekolah saat ini memahami kegelisahan orang tua maupun siswa baru yang menunggu kepastian penyaluran bantuan. Program seragam gratis pada dasarnya merupakan kebijakan yang patut diapresiasi karena membantu keluarga, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
"Program ini sangat berarti. Selain meringankan biaya persiapan sekolah, juga memberi rasa percaya diri kepada siswa karena mereka bisa mengikuti kegiatan belajar dengan kondisi yang setara," ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga: Bantuan Belum Dibagikan, Pemprov Kaltim Minta Sekolah Tak Paksa Siswa Baru Beli Seragam Baru
Namun, keterlambatan distribusi tetap menghadirkan konsekuensi di lapangan. Samhari melaporkan dampaknya, yakni sekolah harus berupaya meredam kecemasan siswa sembari menunggu bantuan benar-benar diterima.
"Kami berusaha menenangkan siswa dan orang tua. Kami memahami kekhawatiran mereka, sehingga yang bisa kami lakukan adalah meminta mereka bersabar sambil menunggu proses penyaluran," katanya. Pihaknya menyadari pengadaan seragam untuk seluruh SMA dan SMK di Kaltim bukan pekerjaan sederhana. Proses verifikasi data penerima, pengadaan barang, hingga distribusi memang membutuhkan waktu.
Meski begitu, dia berharap keterlambatan tidak berlangsung terlalu lama. Idealnya, kata dia, seragam sudah diterima paling lambat dua hingga tiga pekan setelah MPLS selesai sehingga manfaat program masih dapat dirasakan sejak awal siswa menjalani kegiatan belajar.
Hingga kini, sebagian siswa baru di SMKN 1 Samarinda masih belum mengenakan seragam putih abu-abu. Ada yang sudah membeli sendiri, tetapi ada pula yang memilih menunggu bantuan pemerintah. Sekolah sendiri tidak mewajibkan seluruh siswa segera memiliki seragam baru. Mereka diberi kelonggaran sambil menunggu distribusi.
SMKN 1 Samarinda telah mendata 426 siswa sebagai calon penerima bantuan seragam gratis. Meski belum memiliki angka pasti, pihak sekolah memperkirakan hampir separuh siswa baru masih belum mengenakan seragam SMA karena masih menunggu bantuan.
Pengalaman tahun lalu menjadi alasan mengapa sekolah berharap distribusi kali ini tidak kembali molor. Saat itu, seragam baru diterima sekitar November, ketika proses belajar sudah berjalan selama beberapa bulan.
Senada, persoalan ini juga mendapat sorotan dari Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo. Keterlambatan yang terus berulang disebut menunjukkan persoalan tidak lagi sebatas teknis, melainkan menyangkut tata kelola program.
"Pemerintah sudah mengetahui kapan tahun ajaran baru dimulai. Karena itu, distribusi seharusnya sudah dipersiapkan sebelum siswa masuk sekolah. Jangan sampai setiap tahun peserta didik yang menjadi korban," ujarnya.
Buyung menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan distribusi. Pihaknya juga mempertanyakan belum adanya kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat ketika persoalan serupa kembali terjadi.
"Kalau masalahnya terus berulang, berarti ada yang harus dibenahi dari sistemnya. Pemerintah perlu melihat kembali bagaimana program ini dirancang dan dilaksanakan," katanya. Dengan nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp65 miliar, Buyung menilai ukuran keberhasilan program tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang disiapkan, tetapi juga dari ketepatan waktu manfaat itu diterima masyarakat.
Sementara itu, keterlambatan membuat tujuan utama program menjadi kurang optimal. Sebab, ketika bantuan belum datang sementara sekolah sudah berjalan, orang tua akhirnya tetap membeli seragam agar anak mereka tidak merasa berbeda dengan siswa lain.
"Yang muncul justru beban ganda bagi keluarga. Tujuan program ini mengurangi pengeluaran masyarakat, tetapi manfaatnya menjadi berkurang ketika seragam datang setelah orang tua lebih dulu membeli sendiri," ujarnya.
Buyung juga meminta pemerintah menelusuri penyebab keterlambatan, baik pada proses pengadaan maupun tata kelola di internal perangkat daerah yang menangani program tersebut. Sebab, evaluasi penting dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada tahun ajaran berikutnya.
"Yang paling dirugikan adalah siswa. Mereka berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang baik sejak hari pertama sekolah. Karena itu, pemerintah harus memastikan program ini berjalan sesuai tujuan dan tepat waktu," tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki