KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Polemik keterlambatan distribusi seragam gratis Pemprov Kaltim ternyata tidak berhenti pada persoalan waktu. Ada persoalan lain yang mulai disorot, yakni dampak psikologis yang berpotensi dialami murid baru ketika memasuki lingkungan sekolah dengan pakaian yang berbeda-beda.
Kondisi itu muncul setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memperbolehkan siswa mengenakan pakaian bebas yang sopan atau menggunakan seragam lama hingga bantuan seragam gratis didistribusikan.
Di saat yang sama, sebagian orang tua telah lebih dulu membeli seragam baru secara mandiri. Akibatnya, dalam satu ruang kelas bisa muncul pemandangan yang berbeda. Sebagian siswa mengenakan seragam putih abu-abu, sementara yang lain masih memakai pakaian bebas atau seragam lama.
Sekilas persoalan itu tampak sepele. Namun, bagi siswa yang baru memasuki lingkungan sekolah baru, perbedaan tersebut dapat memunculkan rasa tidak nyaman, bahkan membuka peluang munculnya ejekan dari teman sebaya.
"Risiko itu bisa saja muncul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana respons sekolah. Respons sekolah inilah yang akan menentukan apakah masalah psikologis itu akan muncul atau tidak," ujar Psikolog asal Samarinda Ayunda Ramadhani, Kamis (16/7).
Ayunda menilai keterlambatan distribusi seragam memang bukan penyebab langsung munculnya gangguan psikologis. Namun, kondisi itu bisa menjadi faktor risiko apabila sekolah gagal mengelola situasi.
Baca Juga: Seragam Gratis Belum Didistribusikan, Plt Kadisdikbud Kaltim Minta Maaf dan Beri Dispensasi Siswa
Menurutnya, sekolah tidak cukup hanya mengumumkan bahwa distribusi seragam mengalami keterlambatan. Penjelasan juga harus diberikan kepada orang tua maupun siswa agar semua pihak memahami penyebab dan aturan yang berlaku selama masa transisi.
Tanpa komunikasi yang jelas, kata dia, perbedaan pakaian antarsiswa berpotensi menimbulkan pertanyaan, protes dari orang tua, hingga rasa minder pada siswa yang belum memperoleh seragam. Karena itu, Ayunda menyarankan sekolah menunda kewajiban penggunaan seragam sampai seluruh siswa menerimanya.
Langkah tersebut disebutnya sebagai pilihan paling adil agar tidak muncul perbedaan yang mencolok di lingkungan sekolah. "Kalau memang belum semua menerima seragam, sebaiknya penggunaan seragam ditunda dulu sampai semuanya mendapatkannya," katanya.
Sekolah Harus Jadi Tameng
Apabila kebijakan tersebut tidak memungkinkan diterapkan karena sebagian orang tua sudah telanjur membeli seragam, tanggung jawab berikutnya berada di tangan sekolah. Ayunda berpendapat bahwa sekolah harus memastikan tidak ada siswa yang mengalami perundungan maupun diskriminasi hanya karena belum mengenakan seragam baru.
Guru dan panitia masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) juga diminta tidak melontarkan komentar yang bisa membuat siswa merasa berbeda, misalnya mempertanyakan alasan seorang murid belum memakai seragam.
Sebaliknya, sejak hari pertama sekolah perlu menjelaskan kepada seluruh peserta didik bahwa perbedaan pakaian terjadi akibat kendala teknis distribusi, bukan karena faktor ekonomi ataupun alasan pribadi. "Kalaupun sekolah tidak mengeluarkan surat edaran, sekolah tetap bertanggung jawab memastikan anak-anak yang belum memakai seragam tidak mengalami perundungan ataupun diskriminasi," tegasnya.
Namun, Ayunda menggarisbawahi, orang tua yang telah membeli seragam juga tidak bisa disalahkan. Mereka hanya mengikuti kebiasaan yang selama ini berlaku ketika tahun ajaran baru dimulai. Karena itu, solusi tidak cukup hanya mengandalkan orang tua. Sekolah harus membangun komunikasi yang baik melalui surat edaran maupun imbauan agar penggunaan seragam dapat diseragamkan sementara.
Anak Wajar Bertanya, Sekolah Harus Mengantisipasi
Pada bagian lain, Ayunda menilai, anak-anak pada dasarnya akan spontan memperhatikan teman yang tampil berbeda. Komentar seperti "Kok kamu belum pakai seragam?" merupakan hal yang wajar muncul.
Namun, situasi itu bisa berkembang menjadi perundungan apabila tidak segera dijelaskan oleh pihak sekolah. Karena itu, edukasi sejak hari pertama dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya stigma maupun rasa minder di kalangan siswa baru. "Respons sekolah menjadi faktor penentu apakah siswa akan mengalami masalah atau tidak," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki