SAMARINDA-Pemkot Samarinda memastikan program pembagian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) gratis bagi siswa SD dan SMP negeri tetap berlanjut pada tahun ajaran ini. Kebijakan tersebut dipertahankan meski pemerintah menerapkan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Pemkot menegaskan pendidikan tetap menjadi prioritas sehingga orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengadaan LKPD. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan seluruh kebutuhan LKPD tetap ditanggung pemerintah daerah dan tidak boleh dibebankan kepada orang tua maupun siswa.
Sekolah juga diingatkan agar tidak mencari celah dengan meminta biaya melalui mekanisme lain, termasuk fotokopi atau penitipan pembelian buku. "Intinya tetap tidak dibebankan kepada orang tua siswa ataupun siswa. Kami juga tidak membenarkan sekolah memungut dalam bentuk apa pun, termasuk dengan modus fotokopi atau titip pembelian. LKPD tetap tidak boleh dibebankan kepada orang tua," tegasnya.
Menurut Andi Harun, pengaturan teknis distribusi LKPD akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim gabungan yang melibatkan Inspektorat, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), dan unsur pemerintah kota. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan seragam di seluruh sekolah negeri. "Hal-hal yang bersifat teknis nanti akan disampaikan langsung oleh Disdikbud bersama tim gabungan," terangnya.
Menurut Andi Harun, kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi komitmen Pemkot Samarinda dalam mendukung sektor pendidikan. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap mengikuti arahan pemerintah pusat yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai dua sektor prioritas utama.
"Arahan Bapak Presiden dan pemerintah nasional jelas, pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian penuh. Bahkan Pak Mendagri Tito Karnavian berulang kali mengingatkan agar sektor pendidikan menjadi prioritas utama bagi seluruh pemerintah daerah," pungkasnya.
Sebelumnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkot Samarinda memastikan program penyediaan buku ajar gratis/ LKPD bagi siswa sekolah negeri tetap berjalan pada tahun ajaran 2026/2027. Anggaran Rp17 miliar dari APBD telah dialokasikan untuk pengadaan buku. (riz)
Editor : Muhammad Rizki