KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Selain program unggulan Gratispol lewat skema seragam Gratis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mulai menyiapkan fokus belanja pendidikan ke pemenuhan ruang belajar yang masih kurang di sejumlah daerah pada 2027 mendatang.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, usai rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kaltim yang membahas rencana kerja perangkat daerah dalam APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027, Senin, 27 Juli 2026.
Rahmat menegaskan program penyediaan seragam sekolah gratis sebagai bagian dari Gratispol tetap berlanjut. Di saat bersamaan, arahan Gubernur Rudy Mas'ud menginginkan agar porsi anggaran pendidikan tahun depan lebih banyak ditujukan untuk menambah ruang kelas baru maupun membangun unit sekolah baru (USB).
Menurutnya, langkah itu diambil untuk menjawab kebutuhan daya tampung siswa lulusan SMP yang setiap tahun terus meningkat. Saat ini Disdikbud Kaltim, kata dia, masih menginventarisasi kondisi ruang belajar SMA dan SMK di seluruh kabupaten/kota.
Baca Juga: APBD Kaltim Turun, Komisi IV DPRD Minta Anggaran Pendidikan 20 Persen Dijaga
Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar menentukan apakah kebutuhan dipenuhi melalui penambahan ruang kelas atau pembangunan sekolah baru. "Bisa penambahan ruang kelas baru. Kalau memang memungkinkan dan ada lahan kosong yang tersedia bisa bangun USB," ujarnya.
Sejumlah proyek penambahan ruang kelas maupun pembangunan USB sudah mulai berjalan di Samarinda dan Balikpapan. Sementara di Penajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara, pembangunan serupa juga ada. Tapi dijalankan melalui dukungan anggaran dari pusat.
"Ada juga penambahan kelas baru atau USB yang mengandalkan anggaran pusat seperti yang di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jadi tak semua dari APBD," jelasnya.
Selain infrastruktur pendidikan, Disdikbud memastikan anggaran insentif bagi tenaga pendidik swasta pada 2026 telah tersedia sehingga pelaksanaannya dinilai aman. Adapun untuk 2027, besaran alokasi masih menunggu kepastian postur APBD setelah pembahasan anggaran rampung.
Jika kemampuan keuangan daerah memungkinkan, program tersebut akan kembali menyasar sekitar 4.000 tenaga pendidik swasta di Bumi Etam. Meski demikian, Rahmat menegaskan materi yang dipaparkan kepada Komisi IV masih bersifat umum. "Rincian program dan besaran anggaran masih akan disesuaikan dengan hasil pembahasan APBD yang saat ini masih terus berproses," tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki