KALTIMPOST.ID-Target pemerintah menuntaskan renovasi dan revitalisasi seluruh sekolah di Indonesia pada 2029 mendapat dukungan Komisi X DPR RI.
Program berskala besar tersebut dinilai menjadi momentum untuk mengurangi kesenjangan sarana pendidikan, terutama antara perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan dan penyerahan Nota Keuangan RAPBN 2027, Jumat (14/8).
Pada 2025, sekitar 17 ribu sekolah telah direvitalisasi. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 71.744 sekolah. Seluruh sekolah di Indonesia ditargetkan selesai direnovasi pada 2029.
Baca Juga: Ketua Komisi X DPR Apresiasi Pidato Presiden Prabowo, Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah
“Kami jelas sangat mengapresiasi komitmen Presiden untuk mempercepat perbaikan sekolah secara besar-besaran. Ini bukan hanya soal membangun atau memperbaiki gedung, tetapi tentang memastikan setiap anak Indonesia memiliki tempat belajar yang aman, layak, sehat, dan mendukung proses pembelajaran yang berkualitas,” ujar Hetifah.
Menurutnya, percepatan revitalisasi penting untuk mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan. Program tersebut juga harus menjangkau sekolah di wilayah 3T.
Hetifah menekankan revitalisasi tidak boleh berhenti pada perbaikan ruang kelas atau struktur bangunan.
Sanitasi, terutama toilet yang bersih dan layak, juga harus menjadi bagian dari standar pembangunan sekolah.
Perbaikan fisik, lanjut dia, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi pendidikan.
Hetifah mengapresiasi perluasan penyediaan Interactive Flat Panel (IFP) atau layar digital. Pemerintah telah mendistribusikan satu unit IFP untuk setiap sekolah pada 2025 dan menargetkan penambahan tiga unit atau lebih per sekolah hingga akhir 2026.
“Anak-anak kita harus memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, baik di kota maupun di daerah terpencil,” kata politikus Partai Golkar itu.
Baca Juga: Enam Titik di PPU Masih Blank Spot, Pemkab Minta Dukungan Komdigi Perkuat Infrastruktur Digital
Namun, perangkat digital harus dibarengi peningkatan kompetensi guru, ketersediaan listrik, konektivitas internet, serta pendampingan pemanfaatannya.
“Jangan sampai perangkatnya tersedia, tetapi tidak optimal digunakan. Kita harus memastikan guru memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara pedagogis, bukan sekadar menjadikan layar digital sebagai pengganti papan tulis,” jelasnya.
Hetifah mengingatkan target renovasi seluruh sekolah pada 2029 cukup ambisius. Pemerintah membutuhkan perencanaan, kesinambungan anggaran, data sasaran yang akurat, serta pengawasan ketat.
Prioritas harus diberikan kepada sekolah dengan kerusakan berat, persoalan sanitasi, dan keterbatasan fasilitas pembelajaran.
“Targetnya besar dan waktunya jelas. Karena itu, kita perlu memastikan perencanaan anggarannya juga konsisten, data sekolah yang menjadi sasaran akurat, proses pelaksanaannya transparan, dan kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai mengejar jumlah tetapi mengorbankan kualitas,” tegas wakil rakyat asal Kaltim itu.
Menurut Hetifah, revitalisasi harus dipandang sebagai pembangunan ekosistem pendidikan, bukan semata proyek konstruksi.
Bangunan layak perlu ditopang guru kompeten, fasilitas pembelajaran, sanitasi sehat, konektivitas, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Komisi X DPR RI, lanjut dia, akan mengawal program tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Komitmen pemerintah diharapkan diterjemahkan menjadi program terukur yang manfaatnya dirasakan langsung peserta didik, guru, dan masyarakat. (rd)
Editor : Romdani.