KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kabut asap yang mulai muncul di sejumlah wilayah Samarinda menjadi sinyal bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu ditangani lintas daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meminta adanya gerakan bersama di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengingat asap dapat bergerak melewati batas administrasi kabupaten dan kota.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, karhutla di satu wilayah dapat berdampak ke daerah lain. Ia mencontohkan kejadian di Kecamatan Palaran yang berpotensi memengaruhi Balikpapan, serta kawasan poros Samarinda-Bontang dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang dapat berdampak terhadap wilayah tersebut.
Baca Juga: Pengadaan Lahan Akses Terminal Pelabuhan Penumpang Palaran Belum Rampung, Pemkot Siapkan Review N
"Persoalan ini cukup serius. Kabut asap di Kalimantan Timur tidak berdiri sendiri di satu daerah," ujarnya, Senin (17/8). Menurutnya, penanganan karhutla lintas wilayah membutuhkan koordinasi konkret di tingkat provinsi. Pemprov Kaltim diharapkan menjadi pengarah sekaligus payung gerakan bersama, termasuk dalam pembagian tugas dan kesiapan sumber daya di lapangan.
"Kalau hanya rapat koordinasinya secara administratif, tidak ada perubahan signifikan. Daerah harus membawa perangkat dan menyatakan kesanggupan berikut kebutuhan anggarannya. Provinsi tinggal mengoordinasikan sehingga menjadi payung untuk melakukan gerakan bersama," jelasnya.
Untuk Samarinda, seluruh perangkat telah disiagakan. Mulai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kecamatan, kelurahan hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Koordinasi juga dilakukan bersama TNI-Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca Juga: Pengadaan Lahan Akses Terminal Pelabuhan Penumpang Palaran Belum Rampung, Pemkot Siapkan Review N
AH mengatakan kesiapsiagaan telah dilakukan sebelum munculnya titik karhutla di Palaran dan Samarinda Utara. Begitu terjadi kebakaran, posko dan perangkat daerah langsung bergerak melakukan penanganan.
Pemkot juga menerapkan pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media. Menurutnya, pola tersebut penting untuk mempercepat respons terhadap bencana.
Kondisi kering akibat El Nino turut meningkatkan risiko karhutla. Namun, AH memastikan seluruh perangkat tetap siaga. "Ini dampak El Nino, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan karena berada di luar kehendak kita. Tapi semua perangkat daerah kami siap," tegasnya.
Ia menekankan karhutla dan asap tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, penanganannya membutuhkan gerakan bersama antarkabupaten dan kota di Kaltim. "Karhutla itu tidak cukup dengan satu daerah tertentu. Namanya asap melintas antarkabupaten. Karena itu kita harus menjalin koordinasi konkret yang bersifat teknis, bukan sekadar rapat koordinasi administratif," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki