KALTIMPOST.ID-Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan membutuhkan penanganan lebih kuat.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan perlindungan masyarakat yang terdampak asap.
Hetifah menilai perkembangan karhutla dalam beberapa hari terakhir menunjukkan persoalan tersebut telah menjadi ancaman bencana.
Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga keselamatan, kesehatan, mobilitas, hingga aktivitas masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah, Jumat (21/8).
Baca Juga: KONI Balikpapan Bidik Juara Porprov Kaltim 2026, Nasib 64 Cabor Ditentukan pada 9 September
Data Kementerian Kehutanan mencatat peningkatan signifikan hotspot di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pada 19 Agustus 2026, terdapat 518 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut. Jumlah itu meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya.
Secara kumulatif, sepanjang 17–19 Agustus tercatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi.
Ancaman serupa terjadi di Kaltim. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim per 19 Agustus, terdapat 413 titik karhutla dengan luas hutan dan lahan terbakar mencapai 936,95 hektare.
Kutai Barat (Kubar) menjadi salah satu wilayah yang terdampak dengan 72 lokasi karhutla dan luas kebakaran mencapai 415,51 hektare.
“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” ucapnya.
Baca Juga: Beras hingga Minyak Goreng Dijual Murah di Long Pahangai Mahulu Diserbu Warga, Segini Harganya
Hetifah mengapresiasi pengerahan personel gabungan, pemadaman darat, water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca.
Namun, upaya pemadaman menurutnya harus berjalan bersamaan dengan mitigasi dampak terhadap masyarakat.
Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan kelompok rentan. Terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan kerentanan kesehatan.
Politikus Partai Golkar itu meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi.
Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran lebih luas.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.
Perhatian juga diarahkan pada potensi panjangnya periode rawan karhutla. BMKG memperkirakan kondisi minim pertumbuhan awan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan, sementara musim hujan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.
Kondisi tersebut membuat penanganan tidak cukup hanya menyelesaikan kebakaran yang terjadi saat ini.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan munculnya karhutla berulang selama cuaca kering masih berlangsung.
“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkas Hetifah. (rd)
Editor : Romdani.