SAMARINDA-Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana penataan distribusi Biosolar subsidi di Samarinda.
Mereka menilai penggunaan Fuel Card BRIZZI dan rencana pengambilan kupon antrean melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda berpotensi menambah beban sopir.
Aksi berlangsung di depan Balai Kota Samarinda, Senin (24/8). Selain mendesak penghapusan Fuel Card BRIZZI, massa meminta kartu yang telah diblokir diaktifkan kembali, kuota biosolar untuk angkutan lintas kota dan provinsi ditambah, serta proses uji KIR dipermudah.
Koordinator Lapangan FGSS Hendra Buton mengatakan, sejumlah tuntutan telah mendapat respons Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Baca Juga: Usai Minum Ciu, Dua Pemuda Didakwa Lempar Batu ke Pengendara di Balikpapan hingga Terluka
Namun, sopir masih menunggu kepastian tertulis mengenai penghapusan Fuel Card BRIZZI.
“Kalau tuntutan ada beberapa sudah dipenuhi Wali Kota. Ada sebagian yang masih mau dikaji. Cuma teman-teman ini minta kepastian satu ini saja, Fuel Card BRIZZI minta dihapus di Samarinda,” ujarnya.
Menurut Hendra, kepastian tertulis diperlukan agar tidak muncul perbedaan penerapan kebijakan di lapangan.
Tanpa dokumen tersebut, sopir khawatir SPBU tetap mensyaratkan BRIZZI ketika melayani pembelian biosolar subsidi.
FGSS juga meminta kartu yang sebelumnya diblokir dapat diaktifkan kembali tanpa persyaratan tambahan di luar kelulusan uji KIR.
Mereka menilai pemblokiran dapat menyulitkan sopir memperoleh bahan bakar untuk menjalankan aktivitas angkutan.
Selain persoalan distribusi Biosolar, massa menyoroti kebijakan normalisasi kendaraan over dimension over loading (ODOL), terutama pemotongan bak truk.
Sopir menyatakan tidak menolak aturan nasional, tetapi meminta penerapannya dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau bisa diterapkan di Samarinda pemotongan bak, kami ikuti. Tapi tolong menyeluruh,” kata Hendra.
Baca Juga: Kapolda Kaltim Mengerahkan 190 Personel Brimob ke Kalbar untuk Memperkuat Penanganan Karhutla
Menurut dia, aturan tersebut semestinya tidak hanya menyasar kendaraan lokal. Armada dari luar daerah yang beroperasi atau melintas juga harus tunduk pada ketentuan serupa agar tidak menimbulkan ketimpangan.
Persoalan uji KIR turut menjadi perhatian. FGSS meminta prosesnya dipermudah karena sebagian armada merupakan kendaraan keluaran lama yang telah beroperasi sebelum kebijakan terkait ODOL diterapkan.
Dalam aksi tersebut, sejumlah sopir juga menyampaikan dugaan pungutan liar oleh oknum petugas Dishub.
Hendra menyebut informasi itu berasal dari pengakuan sopir yang mengalami kejadian di lapangan.
“Ada teman yang bilang pernah dimintai uang Rp 50 ribu, bahasanya buat rokok. Bahkan diminta dan kalau tidak diberikan katanya tidak bisa lewat,” ungkapnya.
FGSS turut menolak rencana pengambilan kupon antrean biosolar melalui Dishub. Mekanisme itu dinilai menyulitkan sopir yang berdomisili jauh dari pusat kota sekaligus dikhawatirkan membuka celah praktik jual beli kupon. “BRIZZI saja bisa diperjualbelikan, apalagi cuma selembar kertas,” ujarnya.
FGSS berharap Pemkot Samarinda mempertimbangkan kembali mekanisme distribusi biosolar.
Mereka meminta penataan dilakukan tanpa menambah prosedur yang dinilai menyulitkan sopir mendapatkan BBM subsidi untuk menunjang operasional angkutan. (rd)
Editor : Romdani.