KALTIMPOST.ID-Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kaltim dinilai perlu ditelusuri hingga ke rantai distribusi.
Pemerintah diminta tidak hanya mengatur antrean atau menambah kuota, tetapi memastikan aliran BBM dari titik pasokan hingga ke konsumen berjalan sesuai ketentuan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsodjo meminta pemerintah memperketat pengawasan, terutama pada tahap penyaluran di tingkat SPBU.
Menurut dia, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat ketersediaan stok secara umum. Pemerintah perlu turun langsung memeriksa proses distribusi di lapangan.
Baca Juga: Aturan Pembelian BBM Bersubsidi di SPBU di Balikpapan Berubah, Ini Poin Perubahannya…
Sorotan tersebut muncul menyusul antrean BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Kaltim. Dalam kondisi tertentu, pengendara bahkan disebut harus menunggu hingga berhari-hari untuk mendapatkan BBM.
Purwadi mendorong setiap SPBU yang mengalami persoalan antrean diperiksa dan diaudit untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam proses penyaluran.
“Jadi SPBU-nya yang harus diaudit. Makanya sebenarnya masalahnya bukan di situ. Itu kan akal-akalan SPBU dan Pertamina sebenarnya,” ujar Purwadi, Sabtu (5/9).
Selain antrean di SPBU, Purwadi menyoroti kondisi berbeda di tingkat pengecer. Ia menyebut BBM masih dapat ditemukan di sejumlah pengecer ketika masyarakat justru harus menghadapi antrean panjang di SPBU.
Perbedaan kondisi tersebut, menurut dia, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana BBM bergerak dari titik distribusi hingga sampai kepada konsumen.
Jika pasokan BBM benar-benar terbatas, kata Purwadi, semestinya persoalan ketersediaan juga tercermin pada tingkat pengecer.
Namun, ketika antrean terjadi di SPBU sementara stok masih tersedia di pengecer, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh.
Baca Juga: Asap Karhutla Ancam Pekerja Luar Ruang di Kaltim, Kata Pakar Pakai Masker Saja Tak Cukup
“Di mana-mana orang ngantre, tapi stok di pengecer penuh terus. Kan logika akal sehatnya enggak masuk akal, berarti ada yang enggak beres di situ,” tegasnya.
Karena itu, Purwadi menilai persoalan antrean BBM tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembatasan pembelian ataupun penambahan kuota distribusi.
Langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan apabila terdapat masalah dalam mekanisme penyaluran.
Pemerintah, menurutnya, harus memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pasokan, penyaluran ke SPBU, hingga penjualan kepada masyarakat.
Pengawasan juga tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Pemerintah perlu mencocokkan kondisi di lapangan dengan data distribusi untuk mengetahui apakah BBM yang disalurkan benar-benar sampai kepada konsumen sesuai peruntukannya.
Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, Purwadi meminta pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
Menurutnya, pengawasan akan kehilangan efektivitas apabila tidak diikuti tindakan tegas. Hasil pemeriksaan di lapangan harus menjadi dasar evaluasi sekaligus penindakan jika ditemukan ketidaksesuaian.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta transparan menjelaskan penyebab antrean panjang kepada masyarakat.
Penjelasan tersebut penting untuk memastikan publik mengetahui apakah persoalan disebabkan keterbatasan pasokan, tingginya permintaan, kebijakan distribusi, atau persoalan lain dalam rantai penyaluran.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Ancam Pasokan Pangan Balikpapan-PPU, Harga Ikan hingga Cabai Mulai Naik
Purwadi menegaskan, penelusuran akar masalah perlu dilakukan sebelum pemerintah memutuskan memperketat pembatasan ataupun menambah kuota BBM.
“Pemerintah harus melihat persoalannya dari hulu sampai hilir. Jangan sampai masyarakat diminta antre berhari-hari, sementara di sisi lain BBM justru mudah ditemukan di tempat lain. Kondisi seperti ini harus dijelaskan dan diperiksa,” ujarnya. (rd)
Editor : Romdani.