KALTIMPOST.ID-Persoalan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Berau tidak hanya menyangkut besaran kuota.
Pengawasan distribusi ikut menjadi perhatian setelah masih ditemukan indikasi pembelian berulang yang berpotensi membuat pertalite tidak tersalurkan secara merata.
Bupati Berau Sri Juniarsih turun langsung memantau penjualan BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Rabu (9/9). Dua lokasi yang didatangi yakni SPBU Sambaliung Baru dan SPBU Kilometer Lima.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan penjualan pertalite sesuai regulasi, termasuk penerapan barcode kepada setiap kendaraan.
Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen pengendalian agar pembelian BBM bersubsidi dapat tercatat sekaligus mencegah pengisian berulang. “Kalau tidak ada barcode, tidak bisa mengakses BBM pertalite,” tegas Sri.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Kavling Fiktif Balikpapan, Penggugat Rp 15 Miliar Kini Jadi Tersangka
Dari pemantauan di lapangan, ia masih menemukan kendaraan yang menjadi perhatian karena berpotensi melakukan pembelian berulang. Salah satunya sepeda motor dengan kapasitas tangki cukup besar.
Menurutnya, praktik tersebut perlu diawasi karena dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pertalite melebihi kebutuhan normal.
Masyarakat juga diminta ikut menjaga ketersediaan BBM dengan membeli sesuai kebutuhan. “Saya imbau masyarakat berempati menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” katanya.
Pengawasan juga diarahkan kepada operator SPBU. Pemkab Berau berkoordinasi dengan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan serta mencegah kemungkinan adanya permainan antara pengetap dan petugas. “Kami memastikan operator tidak bermain,” ujarnya.
Persoalan pengetap menjadi salah satu perhatian utama di tengah rencana Pemkab Berau kembali mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Sri menyebut terdapat praktik pembelian berulang dengan menggunakan beberapa barcode.
Baca Juga: Kabut Asap, PT TIS Gandeng Klinik Permata Husada Gelar Pengobatan Massal di Kampung Suakong Kubar
Bahkan, ada kendaraan yang disebut menggunakan hingga enam barcode untuk berulang kali melakukan pengisian. “Berapa pun kuota akan kurang kalau ada pengetap,” tegasnya.
Karena itu, menurut dia, penambahan kuota dan pembenahan distribusi harus berjalan bersamaan. Tambahan pasokan tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila BBM bersubsidi masih terkonsentrasi kepada pihak tertentu.
“Sebanyak apa pun kuota, kalau penyalurannya tidak merata akan tetap bermasalah,” katanya.
Pemkab sebelumnya telah mengajukan penambahan kuota. Upaya tersebut akan kembali dilakukan pada bulan ini.
Setelah rangkaian Hari Jadi Berau, Sri berencana mengajukan audiensi ke pemerintah pusat untuk membahas kebutuhan BBM daerah. “September ini akan kembali kami usulkan,” ujarnya.
Di sisi pasokan, Pertamina Patra Niaga juga melakukan langkah untuk menjaga ketersediaan BBM di Berau.
Sales Branch Manager Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga Hermawan Bagus mengatakan, distribusi tidak hanya mengandalkan pasokan dari Samarinda.
BBM juga dikirim melalui jalur laut dari Tarakan untuk menjaga kesinambungan suplai menuju Berau. “Kami lakukan pengiriman dari Tarakan menggunakan kapal,” jelasnya.
Pertamina juga meminta operator SPBU memperketat pemeriksaan sebelum melayani pembelian BBM bersubsidi.
Baca Juga: LAPSUS: Antrean Pertalite Mengular di Kaltim tapi Pengecer BBM Menjamur, SPBU Harus Diaudit
Kesesuaian barcode dengan kendaraan menjadi salah satu aspek yang harus diperiksa secara detail. “Verifikasi barcode dan kendaraan harus lebih detail,” katanya.
Sementara mengenai tambahan kuota, Hermawan mengatakan komunikasi masih dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Pertamina Patra Niaga Balikpapan.
Evaluasi diperlukan untuk melihat persoalan secara menyeluruh, terutama menentukan apakah antrean dan kesulitan mendapatkan BBM lebih dipengaruhi keterbatasan kuota atau terdapat persoalan pada pola distribusi dan penyaluran di tingkat SPBU. “Kami masih komunikasi dengan FKPD,” pungkasnya. (sen/kpg/rd)
Editor : Romdani.