KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Mengularnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kaltim memicu tanda tanya soal mekanisme penyaluran kuota bahan bakar minyak (BBM) di tiap daerah. Untuk menjawab pertanyaan itu, DPRD Kaltim berencana meminta penjelasan dari pihak Pertamina dan Patra Niaga terkait penyaluran BBM se-Kaltim.
“Masih dijadwalkan untuk bisa minta penjelasan terkait kuota BBM di Kaltim,” kata Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, beberapa waktu lalu. Menurut Sabaruddin, persoalan kuota berkelindan erat dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki kondisi berbeda, mulai dari jumlah penduduk, kendaraan, hingga kebutuhan BBM untuk sektor industri dan masyarakat umum.
Begitu pula dengan jenis BBM yang dibutuhkan, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Karena itu, DPRD Kaltim ingin mengetahui lebih rinci berapa kebutuhan ideal setiap daerah dibandingkan dengan kuota yang selama ini ditetapkan dan disalurkan. “Jadi ada ukuran jelas yang bisa diketahui publik. Bagaimana penyalurannya, baik yang subsidi atau nonsubsidi,” ujarnya.
Baca Juga: Usulan Kaltim 1 Juta Kiloliter, Pemprov Beri Waktu Sepekan BPH Migas Kembalikan Kuota BBM
Pertemuan dengan Pertamina nantinya diharapkan bisa membuka angka tersebut. Dewan ingin melihat berapa kuota yang sebenarnya diusulkan masing-masing pemerintah daerah dan berapa yang kemudian disetujui serta disalurkan Pertamina. Sejauh ini, kata Politikus Gerindra itu, baru Balikpapan yang telah mengajukan usulan kuota. Namun, realisasi yang diterima belum mencapai 100 persen dari kebutuhan yang diajukan.
Karena itu, anggota DPRD Kaltim kini mulai menghimpun data kebutuhan BBM dari pemerintah kabupaten/kota sesuai daerah pemilihan masing-masing. Data itu bakal jadi bahan diskusi dalam mencari titik temu antara kebutuhan daerah dengan kebijakan kuota Pertamina. “Kawan-kawan anggota dewan lainnya juga tengah mencoba mengumpulkan data kebutuhan BBM di dapilnya masing-masing,” tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki