KALTIMPOST.ID-Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tanah Kaltim nyatanya belum mampu mengikis persoalan klasik sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pemandangan antrean kendaraan mengular demi mendapatkan pertalite dan solar masih menjadi santapan sehari-hari masyarakat di Benua Etam.
Kondisi itu menyisakan ironi yang begitu kontras bagi provinsi kaya sumber daya alam tersebut. Di satu sisi, Balikpapan berdiri megah menopang salah satu kilang minyak terbesar milik Pertamina, namun warganya justru terus kesulitan memperoleh BBM jatah subsidi secara wajar.
Hadirnya pusat pemerintahan baru di kawasan Sepaku dan Samboja terbukti belum menjamin ketahanan energi di wilayah sekitarnya.
Baca Juga: Polda Kaltim Gandeng Paguyuban Demak Kalijogo Balikpapan Jaga Kamtibmas, CCTV Jadi Perhatian
Sebaliknya, bayang-bayang kelangkaan energi justru kian nyata menerpa kota penyangga terdekat yang memikul beban aktivitas logistik IKN.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan untuk mengisi pertalite terjadi nyaris di seluruh SPBU yang beroperasi di Balikpapan.
Para pengendara roda dua maupun roda empat terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam di badan jalan hanya demi mengisi tangki kendaraan mereka.
Pemkot Balikpapan sebenarnya sudah berupaya meredam kemelut itu dengan menerbitkan aturan jam pembelian di SPBU. Sayangnya, rekayasa jadwal tersebut belum membuahkan hasil nyata karena barisan kendaraan tetap meluber hingga memakan bahu jalan umum.
Bila sengkarut distribusi BBM itu tidak segera dibenahi dari hulu ke hilir, persoalan energi dikhawatirkan dapat mengganggu mobilitas harian warga serta aktivitas ekonomi daerah penyangga bahkan hingga IKN.
Pengamat ekonomi dan bisnis asal Balikpapan Imam Ary Wibowo mengatakan pemerintah perlu melihat kembali dasar penghitungan keperluan BBM di daerah. Menurutnya, konsumsi pertalite di Balikpapan tidak bisa dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk.
“Kalau sekarang ditambah 10 SPBU pun, itu hanya membagi kuota yang sudah ada. Bukan berarti dapat kuota baru. Paling hanya menguraikan kemacetan antrean, tapi kuotanya tidak bertambah,” ujar Imam.
Baca Juga: Lebih dari 30 Cosplayer Ramaikan e-Walk Balikpapan, Kamen Rider hingga Mobile Legends Unjuk Aksi
Karakter Balikpapan sebagai kota industri sekaligus pusat aktivitas ekonomi membuat mobilitas kendaraan jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah kendaraan yang sekadar terdaftar atau berasal dari kota tersebut.
Setiap hari, kendaraan dari sejumlah daerah seperti Samarinda, Tenggarong hingga Bontang masuk ke Balikpapan untuk berbagai kepentingan. Sebagian kendaraan mengisi BBM di SPBU Balikpapan sebelum kembali ke daerah asal.
Arus kendaraan tersebut, kata Imam, menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan kebutuhan BBM. Sebab, konsumsi riil di lapangan bisa lebih besar dibandingkan kebutuhan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk.
“Balikpapan ini kota industri. Banyak orang dari Samarinda, Tenggarong, Bontang datang ke Balikpapan, isi BBM lalu pulang. Akhirnya giliran masyarakat Balikpapan justru kehabisan karena kuotanya terbatas,” katanya.
Selain mobilitas antarwilayah, aktivitas industri juga menjadi faktor yang menurut Imam perlu masuk dalam perhitungan.
Ia mencontohkan perusahaan perkebunan yang memiliki armada operasional dalam jumlah besar. Satu perusahaan dapat mengoperasikan puluhan hingga ratusan truk yang membutuhkan BBM secara rutin.
“Misalnya ada satu perusahaan sawit yang punya 100 truk. Itu tidak masuk dalam perhitungan berbasis jumlah penduduk. Makanya kita lihat antrean truk di SPBU sangat panjang,” jelasnya.
Menurut Imam, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menentukan alokasi BBM.
Pemerintah perlu memperhitungkan karakter wilayah, mobilitas kendaraan dari luar daerah, aktivitas industri, serta pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Beli Cash, Rumah Ratusan Konsumen Balikpapan Regency Belum Juga Dibangun, Kini Bakal ke Jalur Hukum
Dengan pendekatan tersebut, penambahan SPBU tetap diperlukan untuk memperluas akses dan mengurangi konsentrasi antrean. Namun, kebijakan tersebut harus berjalan beriringan dengan evaluasi terhadap kuota.
Jika tidak, penambahan SPBU hanya mengubah lokasi antrean tanpa menyelesaikan persoalan ketersediaan BBM.
Bagi Balikpapan yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi Kaltim sekaligus bagian penting dari kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), kecukupan pasokan BBM dinilai semakin penting. Kelancaran distribusi BBM berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, angkutan barang, serta kegiatan ekonomi.
Karena itu, menurut Imam, pemerintah perlu memastikan angka kebutuhan BBM yang digunakan dalam penetapan kuota benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
“Jangan sampai kita hanya melihat angka penduduk, tetapi tidak melihat berapa kendaraan yang masuk setiap hari dan bagaimana aktivitas ekonominya,” ujarnya. (rd)
Editor : Romdani.