Jaga Pasokan Listrik dan BBM, APBN Kucurkan Rp 331,4 Triliun ke PLN-Pertamina

Ari Arief • Dipublikasikan Jumat, 18 September 2026 | 17:26 WIB
Ilustrasi pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 331,4 triliun untuk PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).(generate ai)
Ilustrasi pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 331,4 triliun untuk PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).(generate ai)

 

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat telah menggelontorkan dana sebesar Rp 331,4 triliun guna melunasi kewajiban subsidi serta kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) hingga akhir Agustus 2026.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan angka tersebut dalam pemaparan kinerja fiskal APBN KiTa edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: PBB ke-81 Dipastikan Panas, Presiden Iran dan Menlu Rusia Resmi Kantongi Visa AS

“Tahun ini, APBN telah membayarkan Rp 331,4 triliun kepada PLN dan Pertamina,” kata Suahasil.

Besaran alokasi dana perlindungan energi ini mengalami lonjakan signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 218 triliun. Terdapat peningkatan beban pembayaran kompensasi dan subsidi energi hingga berkisar Rp 100 triliun secara tahunan.

Baca Juga: Lawan Manuver AS, 152 Negara Pasang Badan Gagalkan Upaya Pembungkaman Palestina

Suahasil menerangkan bahwa pencairan dana kompensasi dan subsidi kini dieksekusi secara periodik setiap bulan guna menjaga stabilitas likuiditas internal PLN dan Pertamina dalam mengamankan pasokan komoditas publik.

“Ini tentu kami maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan kas, supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh pemerintah, barang-barang yang harga bersubsidi,” ucap Suahasil.

Baca Juga: Respons Kritis Publik, Kapolri Perintahkan Anggota Tindak Lanjut Cepat Aduan Masyarakat

Dari aspek fundamental, anggaran subsidi dan kompensasi ini sangat dipengaruhi fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP) akibat eskalasi geopolitik global. Selain faktor komoditas, lonjakan anggaran turut didorong oleh peningkatannya konsumsi masyarakat terhadap produk bersubsidi.

Secara rincinya, penyerapan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik 8,8 persen dari 10,64 juta kiloliter (KL) pada 2025 menjadi 11,58 juta KL di 2026. Konsumsi LPG 3 kilogram menanjak 2,6 persen dari 4,9 juta ton menjadi 5 juta ton.

Baca Juga: Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kukar Cabut BAP dan Minta Dokumen VeR Pertama Dibuka

Sementara itu, volume distribusi pupuk bersubsidi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 23,4 persen, melesat dari 4,9 juta ton menjadi 6,1 juta ton. Jumlah pelanggan listrik tarif bersubsidi juga tumbuh 2,1 persen, serta debitur KUR naik 5,9 persen.(*)

Editor : Thomas Priyandoko
apbn pertamina pln