KALTIMPOST.ID-Pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kaltim mulai masuk radar pengawasan legislatif.
DPRD Kaltim menyiapkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) untuk meminta penjelasan mengenai kondisi sistem kelistrikan, termasuk gangguan pada sejumlah pembangkit.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan RDP tersebut merupakan tindak lanjut permohonan Fraksi PKS DPRD Kaltim.
Forum akan melibatkan Komisi II dan Komisi IV untuk menggali informasi langsung dari PLN mengenai pemadaman dan gangguan pembangkit.
Baca Juga: Dugaan Tukar Akun Kelas Pintar Siswa SD di Balikpapan, Kuasa Hukum Siapkan Langkah Hukum
“Jadi baru kita terima permohonan dari Fraksi PKS untuk RDP dengan PLN. Banyak itu terkait pemadaman dan seterusnya. Ini sudah kita akomodir, mungkin kita akan ajukan RDP dengan masuk ke Komisi II dan gabung dengan Komisi IV,” ujar pria yang akrab disapa Hamas itu, Sabtu (19/9).
Hamas menegaskan, DPRD belum bisa menyimpulkan penyebab pemadaman sebelum memperoleh penjelasan langsung dari PLN. Sejumlah dugaan mengenai pasokan energi, termasuk ketersediaan batu bara, menurut dia masih perlu diklarifikasi.
“Sebetulnya saya belum membahas ya, tapi nanti hasil RDP dengan PLN itu lebih bagus. Kalau sekarang ini saya baru mengira-ngira. Mungkin pasokannya kurang, batu baranya juga langka mungkin,” sebutnya.
Menurut dia, persoalan pasokan energi bukan satu-satunya hal yang perlu ditelusuri. Kondisi ekonomi global dan faktor cuaca juga disebutnya sebagai kemungkinan faktor yang perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.
Namun, penyebab gangguan kelistrikan tetap perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang hanya berdasarkan perkiraan.
Salah satu perhatian DPRD adalah gangguan yang terjadi pada sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Kaltim. Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap pengaturan beban listrik di sejumlah wilayah.
Baca Juga: Sektor Properti Balikpapan Dinilai Masih Tumbuh, Sejumlah Pengembang Terus Ekspansi
Hamas mengatakan DPRD ingin mengetahui penyebab pasti gangguan pembangkit tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan persoalan teknis maupun faktor manusia.
“Termasuk yang diklaim oleh Kaltara itu terkait empat pembangkit listrik yang mati. Itu juga kita tanyakan nanti. Itu karena apa, teknis, human error, atau dan seterusnya,” ucapn politikus Partai Golkar itu.
Melalui RDP, DPRD juga diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi sistem kelistrikan Kaltim secara lebih menyeluruh.
Termasuk posisi pasokan energi, kesiapan pembangkit, serta faktor yang membuat gangguan pada beberapa unit dapat berdampak terhadap pasokan listrik di sejumlah wilayah.
DPRD Kaltim menargetkan RDP bersama PLN digelar pada pekan depan. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi forum untuk menguji berbagai informasi yang berkembang mengenai penyebab pemadaman sekaligus meminta langkah konkret PLN untuk menjaga keandalan sistem. “Minggu depan insyaallah,” ucap Hamas. (rd)
Editor : Romdani.