PGRI Kaltim Buka Suara soal Penataan Guru, Sebut Belum Dilibatkan dalam Mekanisme
KALTIMPOST.ID-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim menilai penataan guru tetap diperlukan untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah terpenuhi.
Namun, kebijakan tersebut harus didahului analisis dan kajian mendalam agar penempatan guru tidak justru memunculkan persoalan baru.
Wakil Ketua PGRI Kaltim Siti Aminah mengatakan, kebutuhan tenaga pendidik setiap sekolah berbeda.
Karena itu, penataan tidak cukup dilakukan hanya dengan memindahkan guru dari sekolah yang dinilai kelebihan tenaga pendidik ke sekolah yang masih kekurangan.
“Memang suka tidak suka penataan guru harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah agar kebutuhan guru di sekolah-sekolah bisa terpenuhi. Tetapi harus dilakukan dengan analisis, telaah, dan kajian yang mendalam,” kata Aminah, Rabu (23/9).
Di tengah persoalan penataan guru yang saat ini menjadi perhatian, Aminah mengungkapkan PGRI sejauh ini belum dilibatkan secara langsung dalam mekanisme yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Dia memahami penataan maupun mutasi guru menjadi kewenangan pemerintah. Namun, sebagai organisasi profesi sekaligus mitra pemerintah di bidang pendidikan, PGRI berharap dapat dilibatkan untuk memberikan masukan.
“Memang pada saat mekanisme penataan itu PGRI belum dilibatkan. Dalam hal mutasi, kita tahu mekanismenya ada di Dinas Pendidikan. Namun, kami dari PGRI sangat bersyukur kalau kami dilibatkan karena PGRI itu adalah mitra,” ujarnya.
Menurut Aminah, keterlibatan PGRI dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran kebutuhan tenaga pendidik di lapangan. Terlebih, Kaltim memiliki wilayah geografis luas dengan sejumlah daerah yang sulit dijangkau.
PGRI memiliki kepengurusan di 10 kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan. Sementara cabang dinas pendidikan, menurut Aminah, saat ini baru berjumlah enam.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
