KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pembangunan infrastruktur jalan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Kali ini, tiga paket pekerjaan jalan untuk Tahun Anggaran 2026-2027 mendapatkan pengamanan pembangunan strategis dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Nilai keseluruhan tiga proyek tersebut mencapai sekitar Rp3,986 triliun. Pengamanan diberikan setelah melalui sejumlah tahapan pemeriksaan dan telaah sebelum diterbitkannya persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
Penyerahan persetujuan tersebut berlangsung dalam kegiatan Entry Meeting dan Exit Meeting Proyek Strategis Nasional di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis, 17 September 2026.
Baca Juga: Tak Lagi Jadi Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa Kembali Nyetir Sendiri dan Makan Bakso Bareng Istri
Tiga pekerjaan yang masuk dalam pengamanan Kejagung berada pada kawasan penting IKN. Proyek tersebut meliputi jalan Kompleks Yudikatif, jalan Kompleks Legislatif, serta Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A.
Pendampingan dilakukan untuk membantu memastikan pekerjaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, pengamanan strategis ditujukan agar pelaksanaan proyek tidak menghadapi hambatan yang dapat mengganggu proses pembangunan.
Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sarjono Turin mengatakan pendampingan perlu dilakukan secara aktif selama proyek berlangsung.
Menurut dia, pembangunan IKN memiliki nilai strategis sehingga pelaksanaannya perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak yang terlibat.
Tujuh Proyek Jalan IKN Sudah Rampung
Dalam agenda yang sama, Kejagung dan Otorita IKN juga melakukan Exit Meeting untuk tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan KIPP 1B-1C yang berasal dari proyek Tahun Anggaran 2025.
Ketujuh paket tersebut diberi kode A hingga G. Seluruh pekerjaan dilaporkan telah mencapai 100 persen dan kemudian diserahterimakan kepada Otorita IKN.
Total nilai tujuh paket peningkatan jalan itu mencapai sekitar Rp3,355 triliun.
Kasubdit IV.A Direktorat IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Imran Yusuf menjelaskan, tiga proyek baru yang mendapatkan pengamanan telah melewati rangkaian prosedur sebelum surat perintah pengamanan diterbitkan.
Tahapannya antara lain mencakup proses telaahan hingga pra-PPS.
Sementara tujuh pekerjaan yang menjadi objek Exit Meeting telah dinyatakan selesai. Penyelesaian proyek tersebut melibatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga: BMW M3 EV Dikejar Xiaomi SU7 Ultra 1.547 PS di Nürburgring, Adu Sedan Listrik Berperforma Tinggi
Imran berharap seluruh hasil pembangunan dapat memberikan manfaat sesuai target, terutama dari sisi waktu pengerjaan, kualitas pekerjaan, dan penggunaan anggaran.
Otorita IKN juga menyampaikan apresiasi terhadap pendampingan Kejagung yang telah berjalan sejak 2025.
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Dodit Muliawan menilai pembangunan IKN bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari proses pembangunan kawasan pemerintahan baru Indonesia.
Editor : Uways Alqadrie