KALTIMPOST.ID-Tekanan fiskal yang dihadapi Kaltim dinilai tidak terlepas dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kondisi tersebut menuntut Pemprov dan DPRD Kaltim semakin selektif menentukan program prioritas di tengah ruang anggaran yang terbatas.
Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bachtiar mengatakan, otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani berbagai urusan.
Persoalan muncul ketika kewajiban tetap berada di daerah, sementara dukungan anggaran semakin banyak ditarik ke pemerintah pusat.
Baca Juga: Pembalap Adu Cepat, Kejurnas Grasstrack dan Motocross Piala Panglima TNI Digelar di Balikpapan
“Ketika anggaran untuk membiayai urusan tersebut semakin banyak ditarik ke pemerintah pusat sementara kewajiban tetap berada di daerah, hal tersebut menjadi persoalan,” kata Saipul, Sabtu (3/10).
Pada saat bersamaan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun DPRD memiliki program dan janji politik yang harus direalisasikan. Situasi menjadi semakin menantang ketika kemampuan fiskal daerah menyempit.
Karena itu, Saipul mendorong konsolidasi antara Pemprov dan DPRD Kaltim untuk menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.
Keterbatasan anggaran jangan sampai membuat belanja pemerintah tersebar ke terlalu banyak program tanpa mempertimbangkan kebutuhan utama masyarakat.
Upaya memperkuat pendapatan daerah juga perlu dilakukan secara hati-hati. Saipul mengingatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak semestinya ditempuh dengan kebijakan yang justru menambah beban masyarakat.
“Jangan sampai peningkatan PAD justru semakin membebani masyarakat melalui pajak dan pungutan,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul itu.
Baca Juga: Kuota BBM Harus Ikuti Kebutuhan Warga, Komisi II DPRD Kaltim Minta Data Konsumsi Diperbarui
Pertimbangan tersebut dinilai penting karena masyarakat juga menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk persoalan harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah dan DPRD, menurut dia, perlu mencari titik keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan kemampuan masyarakat.
Kehati-hatian juga diperlukan menjelang penyusunan APBD 2027 setelah pembahasan APBD Perubahan 2026. Saipul memperkirakan tekanan fiskal pada tahun depan akan semakin berat.
Karena itu, pembahasan anggaran perlu dilakukan secara terukur dengan waktu yang memadai agar persoalan dalam proses penyusunan APBD Perubahan tidak kembali terjadi.
“Bukan hanya bagaimana mengelola anggaran yang semakin terbatas, tetapi juga bagaimana mengukur dan mengarahkan anggaran tersebut tepat sasaran,” pungkasnya. (rd)
KALTIMPOST.ID-Tekanan fiskal yang dihadapi Kaltim dinilai tidak terlepas dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kondisi tersebut menuntut Pemprov dan DPRD Kaltim semakin selektif menentukan program prioritas di tengah ruang anggaran yang terbatas.
Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bachtiar mengatakan, otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani berbagai urusan.
Persoalan muncul ketika kewajiban tetap berada di daerah, sementara dukungan anggaran semakin banyak ditarik ke pemerintah pusat.
“Ketika anggaran untuk membiayai urusan tersebut semakin banyak ditarik ke pemerintah pusat sementara kewajiban tetap berada di daerah, hal tersebut menjadi persoalan,” kata Saipul, Sabtu (3/10).
Pada saat bersamaan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun DPRD memiliki program dan janji politik yang harus direalisasikan. Situasi menjadi semakin menantang ketika kemampuan fiskal daerah menyempit.
Karena itu, Saipul mendorong konsolidasi antara Pemprov dan DPRD Kaltim untuk menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.
Keterbatasan anggaran jangan sampai membuat belanja pemerintah tersebar ke terlalu banyak program tanpa mempertimbangkan kebutuhan utama masyarakat.
Upaya memperkuat pendapatan daerah juga perlu dilakukan secara hati-hati. Saipul mengingatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak semestinya ditempuh dengan kebijakan yang justru menambah beban masyarakat.
“Jangan sampai peningkatan PAD justru semakin membebani masyarakat melalui pajak dan pungutan,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul itu.
Pertimbangan tersebut dinilai penting karena masyarakat juga menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk persoalan harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah dan DPRD, menurut dia, perlu mencari titik keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan kemampuan masyarakat.
Kehati-hatian juga diperlukan menjelang penyusunan APBD 2027 setelah pembahasan APBD Perubahan 2026. Saipul memperkirakan tekanan fiskal pada tahun depan akan semakin berat.
Karena itu, pembahasan anggaran perlu dilakukan secara terukur dengan waktu yang memadai agar persoalan dalam proses penyusunan APBD Perubahan tidak kembali terjadi.
“Bukan hanya bagaimana mengelola anggaran yang semakin terbatas, tetapi juga bagaimana mengukur dan mengarahkan anggaran tersebut tepat sasaran,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.