Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MK Putus Perkara Gibran Hari Ini, Akankah Wapres Lengser dari Kursi RI 2?

D
Penulis: Dwi Puspitarini❯
Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan menjelang putusan MK hari ini yang berkaitan dengan persoalan syarat pencalonan dan pendidikan. (AFP)
Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan menjelang putusan MK hari ini yang berkaitan dengan persoalan syarat pencalonan dan pendidikan. (AFP)

Advertisement

KALTIMPOST.ID - Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (5/10/2026). Perkara tersebut berkaitan dengan persoalan syarat pencalonan Wakil Presiden yang kembali diuji di hadapan hakim konstitusi.

Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (5/10/2026). Perkara tersebut berkaitan dengan persoalan syarat pencalonan Wakil Presiden yang kembali diuji di hadapan hakim konstitusi.

Perhatian terhadap Gibran Rakabuming Raka menguat setelah pengamat politik sekaligus mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Buya Eson, menyampaikan proyeksinya mengenai putusan MK melalui media sosial.

Advertisement

Buya Eson bahkan memprediksi Gibran Rakabuming Raka dapat didiskualifikasi karena persoalan syarat pendidikan. Namun, hingga berita ini diturunkan, MK belum memberikan keterangan resmi mengenai isi putusan yang akan dibacakan.

"Proyeksi saya atas putusan MK Senin 5 Okt 26. MK akan putuskan Gibran didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pendidikan. Penetapan sebagai Wakil Presiden mengandung cacat hukum," tulis Buya Eson, dilansir dari Fajar.co.id, Senin (5/10).

Advertisement

Perkara yang menyeret Gibran Rakabuming Raka tidak hanya berkaitan dengan perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Dalam persidangan, MK juga mendengarkan keterangan sejumlah saksi dan ahli mengenai aturan pencalonan serta keabsahan dokumen persyaratan.

Ketua KPU RI periode 2022-2024, Hasyim Asy’ari, yang hadir sebagai saksi Termohon, menjelaskan bahwa KPU tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan Gibran karena ketika itu tidak terdapat keraguan maupun aduan masyarakat.

Hasyim juga menerangkan bahwa dokumen pendidikan yang sama sebelumnya pernah digunakan dalam Pilkada Surakarta 2020.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam persidangan perkara Gibran Rakabuming Raka, karena pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden.

Perdebatan mengenai Gibran Rakabuming Raka juga muncul dari keterangan para ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Apa Jadinya Jika MK Putuskan Diskualifikasi Gibran? Ini Kata Pakar!

Apa Jadinya Jika MK Putuskan Diskualifikasi Gibran? Ini Kata Pakar!

Apa jadinya jika MK diskualifikasi Gibran? Pakar sebut beda dengan pemakzulan, kebijakan tetap sah dan pengisian wapres lewat MPR.

Gibran Terancam Lengser, Mengapa Prabowo Ikut Terseret? PSI Ungkap Alasannya

Gibran Terancam Lengser, Mengapa Prabowo Ikut Terseret? PSI Ungkap Alasannya

Gugatan syarat pendidikan Gibran kembali disorot. Pakar hukum menjelaskan jalur yang berlaku setelah Gibran resmi menjabat sebagai wapres.

MK dan Peta Pemakzulan

MK dan Peta Pemakzulan

MK tidak sepenuhnya menutup diri dengan memberikan exit plan pada lembaga tertentu untuk menindak lanjuti kasus Gibran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer