Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Apa Jadinya Jika MK Putuskan Diskualifikasi Gibran? Ini Kata Pakar!

A
Penulis: Ari Arief❯
Ilustrasi suasana sidang di Mahkamah Konstitusi, yaitu Persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.(generate ai)
Ilustrasi suasana sidang di Mahkamah Konstitusi, yaitu Persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.(generate ai)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID,JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon tersebut kembali menyoroti dugaan tidak terpenuhinya syarat ijazah atau pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertanyaan besar pun muncul: Apa implikasi hukumnya bagi jalannya pemerintahan jika MK mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat?

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa apabila MK mengabulkan permohonan pemohon, status hukum yang dijatuhkan adalah diskualifikasi, bukan pemakzulan (impeachment). Hal ini karena persoalan mendasar terletak pada keabsahan syarat pencalonan sejak awal.

"Ini adalah persoalan PHPU karena dugaannya tidak memenuhi syarat ijazah sekolah menengah atas atau sederajat. Sehingga konsekuensinya bukan dimakzulkan, melainkan didiskualifikasi sebagai Wakil Presiden karena persyaratannya tidak sah untuk menduduki jabatan tersebut," ujar Aan saat dihubungi Hukumonline sebagaimana dikutip Kaltim Post, Sabtu (3/10).

Lantas, bagaimana dengan kebijakan, keputusan, hingga gaji yang sudah diterima selama menjabat?

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) itu menegaskan bahwa putusan diskualifikasi oleh MK bersifat prospektif (prospective overruling) atau berlaku ke depan sejak putusan dibacakan. Artinya, seluruh tindakan hukum maupun kebijakan yang telah dibuat Gibran sebelum adanya putusan tetap sah dan mengikat secara hukum.

"Jadi tidak diotak-atik masa-masa sebelumnya. Misalnya soal gaji, kewenangan, dan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat," tambahnya.

Mekanisme Pengisian Kursi Wapres yang Kosong

Jika diskualifikasi terjadi dan mengakibatkan kekosongan kursi Wakil Presiden, Aan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam skenario ini, Presiden akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk kemudian dipilih salah satunya dalam sidang paripurna guna mengisi sisa masa jabatan.

Advertisement
Editor : Thomas Priyandoko
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

MK Putus Perkara Gibran Hari Ini, Akankah Wapres Lengser dari Kursi RI 2?

MK Putus Perkara Gibran Hari Ini, Akankah Wapres Lengser dari Kursi RI 2?

Gibran Rakabuming Raka menghadapi putusan MK hari ini. Sejumlah fakta persidangan menjadi sorotan dan memicu perhatian publik.

Jimly Asshiddiqie: Gibran Bisa Dimakzulkan Jika Terbukti Langgar Pasal 7A UUD 1945

Jimly Asshiddiqie: Gibran Bisa Dimakzulkan Jika Terbukti Langgar Pasal 7A UUD 1945

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie sebut Wapres Gibran berpeluang dimakzulkan lewat Pasal 7A UUD 1945 terkait syarat dan perbuatan tercela.

Pasca Mundur dari Kursi Wapres, Foto Gibran Mulai Dicopot dari Ruang Publik

Pasca Mundur dari Kursi Wapres, Foto Gibran Mulai Dicopot dari Ruang Publik

Foto Wakil Presiden tidak lagi terpasang di Mako Brimob Depok pada Senin (16/11/2026), menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer