
KALTIMPOST.ID,JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon tersebut kembali menyoroti dugaan tidak terpenuhinya syarat ijazah atau pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pertanyaan besar pun muncul: Apa implikasi hukumnya bagi jalannya pemerintahan jika MK mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat?
Baca Juga: MA Kabulkan Usulan Pemakzulan Bupati Gowa Sitti Husniah, DPRD Siap Lanjutkan ke Kemendagri
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa apabila MK mengabulkan permohonan pemohon, status hukum yang dijatuhkan adalah diskualifikasi, bukan pemakzulan (impeachment). Hal ini karena persoalan mendasar terletak pada keabsahan syarat pencalonan sejak awal.
"Ini adalah persoalan PHPU karena dugaannya tidak memenuhi syarat ijazah sekolah menengah atas atau sederajat. Sehingga konsekuensinya bukan dimakzulkan, melainkan didiskualifikasi sebagai Wakil Presiden karena persyaratannya tidak sah untuk menduduki jabatan tersebut," ujar Aan saat dihubungi Hukumonline sebagaimana dikutip Kaltim Post, Sabtu (3/10).
Baca Juga: Rombak Pola Belajar di Kelas, Guru Kutai Barat Kini Dilatih Manfaatkan AI
Lantas, bagaimana dengan kebijakan, keputusan, hingga gaji yang sudah diterima selama menjabat?
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) itu menegaskan bahwa putusan diskualifikasi oleh MK bersifat prospektif (prospective overruling) atau berlaku ke depan sejak putusan dibacakan. Artinya, seluruh tindakan hukum maupun kebijakan yang telah dibuat Gibran sebelum adanya putusan tetap sah dan mengikat secara hukum.
"Jadi tidak diotak-atik masa-masa sebelumnya. Misalnya soal gaji, kewenangan, dan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat," tambahnya.
Mekanisme Pengisian Kursi Wapres yang Kosong
Jika diskualifikasi terjadi dan mengakibatkan kekosongan kursi Wakil Presiden, Aan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam skenario ini, Presiden akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk kemudian dipilih salah satunya dalam sidang paripurna guna mengisi sisa masa jabatan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




