KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pemerintah Prancis mulai memberlakukan jam malam parsial di sejumlah kota utama pada Senin malam. Langkah darurat ini diambil menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran akhir pekan yang berujung pada kekerasan jalanan dan penjarahan toko secara meluas.
Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu menginstruksikan para pejabat daerah untuk menerapkan pembatasan tersebut di kawasan tertentu. Pembatasan ini ditujukan untuk memulihkan ketertiban sekaligus mengamankan tempat usaha dan properti warga saat situasi mulai berangsur tenang.
Baca Juga: Polri Bongkar Keterlibatan Korporasi Asing dan Negara Tetangga dalam Kasus Karhutla
"Hal-hal utama yang menjadi perhatian adalah perlindungan masyarakat, tetapi juga properti dan tempat usaha," ujar Lecornu. Ia menambahkan bahwa jam malam tidak diterapkan di seluruh Paris karena pertimbangan praktis di lapangan.
Wilayah Lille dan tiga komune di sekitarnya resmi menjalani jam malam mulai pukul 20.00 hingga 06.00 waktu setempat pada Senin dan Selasa. Sementara itu, di Paris, pembatasan pergerakan berlaku di area Place de la République dan seputaran Les Halles sejak pukul 22.00 Senin sampai 06.00 Selasa.
Baca Juga: Kardinal Suharyo Tiba di Kaltim, Kapolres PPU Sambut Kunjungan Pastoral OCI ke Kawasan IKN
Di tengah eskalasi krisis ini, Presiden Emmanuel Macron menolak permohonan pengunduran diri yang diajukan Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez pada Senin pagi. Istana Élysée menegaskan Macron ingin Nunez tetap memimpin demi menjaga soliditas rantai komando aparat kepolisian.
Macron juga menuntut Nunez merumuskan strategi penanganan penjarahan yang lebih efektif. Selain itu, presiden meminta keterbukaan penuh atas kelemahan perencanaan intelijen yang gagal mengantisipasi pecahnya bentrokan brutal tersebut.
Baca Juga: Jejak Jenderal Subagyo HS, Pengawal Transisi Tiga Presiden Berpulang di Usia 80 Tahun
Secara terbuka, Mendagri Laurent Nunez mengakui pasukannya kewalahan menghadapi eskalasi kerusuhan di lapangan. Jumlah petugas yang disiagakan dinilai tidak sebanding dengan gelombang massa yang melakukan aksi anarkistis.
"Pada Sabtu, di beberapa kota besar, Anda tidak bisa menatap mata para pemilik toko setelah ratusan toko dijarah dan mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak kehilangan kendali," kata Nunez.
Baca Juga: Jenderal (Purn) Subagyo HS Wafat, Presiden Instruksikan Penanganan Khusus Prosesi Pemakaman
Kementerian Dalam Negeri mendata lebih dari 2.300 orang diamankan dan hampir 1.000 petugas kepolisian serta gendarmerie terluka pada aksi Sabtu. Dari kubu demonstran, sejumlah korban luka turut berjatuhan, termasuk satu orang yang kehilangan tangan akibat ledakan granat pengendali massa.
Secara total nasional, lebih dari 2.330 orang ditahan selama akhir pekan, dengan rincian 350 penangkapan berlangsung di Paris. Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen dari para tahanan tersebut berstatus usia dewasa.
Baca Juga: Cerita WNI di Italia Saat Gelombang Protes Pecah: Usaha Lesu, Biaya Hidup Makin Mencekam
Aksi massa hari Sabtu tercatat dihadiri lebih dari 500.000 orang di seluruh penjuru negeri. Aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat umum ini menyoroti kenaikan biaya hidup, penurunan kualitas layanan publik, serta krisis di sektor pendidikan seperti kekurangan guru dan ruang kelas yang padat.
Kelompok rompi kuning (yellow vest) kembali menjadi motor utama aksi yang kemudian disusupi perusuh bertopeng yang merusak gedung pemerintahan dan membakar fasilitas publik. Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire mengecam penjarahan susulan pada Minggu yang menyasar sedikitnya 30 toko sebagai situasi yang tidak tertahankan.
Baca Juga: Tempuh Sungai demi Administrasi, Bupati Mahulu Minta Layanan Mudah
Menanggapi dampak kerugian pelaku usaha, Menteri Tenaga Kerja Jean-Pierre Farandou bersama Menteri UMKM Serge Papin langsung turun menemui pemilik toko di arondisemen ke-10 Paris pada Senin sore. Tekanan politik terhadap pemerintah kian memuncak mengingat krisis ekonomi ini terjadi hanya enam bulan menjelang pemilihan presiden Prancis, sementara gerakan aksi massa telah menyerukan demonstrasi lanjutan pada Sabtu mendatang.(*)
Editor : Thomas Priyandoko