Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Optimalisasi PAD Balikpapan, DPRD Usul Tambah Alat dan Personel

D
Penulis: Dina Angelina❯

Komisi II DPRD Balikpapan mengusulkan penambahan alat perekam transaksi e-Box untuk memantau setoran pajak daerah secara real-time.
Komisi II DPRD Balikpapan mengusulkan penambahan alat perekam transaksi e-Box untuk memantau setoran pajak daerah secara real-time.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Balikpapan mengusulkan penambahan alat perekam transaksi entrepreneur box (e-Box) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Alat tersebut berfungsi merekam transaksi wajib pajak dan terhubung langsung dengan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan. Dengan sistem ini, setoran pajak dapat dipantau secara real-time.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan menyebutkan, saat ini jumlah e-Box yang terpasang hampir 200 unit. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum terpasang alat tersebut.

“Saat ini e-Box yang ada kurang lebih hampir 200-an unit. Namun, ternyata banyak wajib pajak belum terpasang,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta data pasti terkait kekurangan alat agar dapat diusulkan dalam pengadaan berikutnya. Menurutnya, perencanaan harus berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Advertisement

“Kami mau tahu dulu berapa daftar kekurangan alat untuk bisa dimasukkan dalam pengadaan,” imbuhnya.

Selain keterbatasan alat, Komisi II juga menyoroti minimnya petugas pengawas di lapangan. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengawasan setoran pajak daerah.

Untuk mengatasi persoalan itu, DPRD mengusulkan kembali pembentukan atau penambahan personel laskar pajak.

“Kita bisa menggunakan pengajuan kembali yang ketiga kalinya semacam laskar pajak,” tuturnya.

Langkah ini dinilai penting untuk menekan potensi manipulasi pembayaran pajak oleh oknum wajib pajak. DPRD menemukan indikasi adanya pelaku usaha yang memungut pajak dari konsumen, tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah.

“Manipulasi pembayaran ini banyak yang kita temukan,” tegasnya.

Meski mendorong pengawasan lebih ketat, Komisi II juga menerima aspirasi dari pelaku UMKM yang meminta adanya penyesuaian kebijakan pajak. Hal ini dinilai perlu agar iklim usaha lokal tetap kondusif.

“Kami coba rumuskan semua supaya apa yang bisa diperbaiki atau diubah dari pajak-pajak tersebut,” tandasnya. (*)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kejar Target PAD, Balikpapan Siapkan QRIS DUO

Kejar Target PAD, Balikpapan Siapkan QRIS DUO

Pemkot Balikpapan mengoptimalkan penerimaan daerah lewat digitalisasi pajak, pengawasan transaksi, BPHTB, dan parkir nontunai.

Relaksasi Pajak Balikpapan Tinggal Hitungan Hari, Mobil Keliling Dikerahkan

Relaksasi Pajak Balikpapan Tinggal Hitungan Hari, Mobil Keliling Dikerahkan

BPPDRD Balikpapan menyediakan layanan jemput bola agar warga dapat memanfaatkan penghapusan denda pajak sebelum 30 September 2026.

Ketua RT di Balikpapan Kini Bisa Cek Status Pembayaran PBB Warga Secara Real Time

Ketua RT di Balikpapan Kini Bisa Cek Status Pembayaran PBB Warga Secara Real Time

BPPDRD Balikpapan mengoptimalkan fitur Sapa Warga pada aplikasi Kontengan. Ketua RT kini dapat memantau status pembayaran PBB warga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer