Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Izin Site Plan Terhambat? Ternyata Ini Syarat Mutlak Disperkim Balikpapan yang Tak Bisa Ditawar

D
Penulis: Dina Angelina❯
Salah satu proyek pengembangan perumahan MBR di Balikpapan. (ANGGI PRADITHA/KP) 
Salah satu proyek pengembangan perumahan MBR di Balikpapan. (ANGGI PRADITHA/KP)  

Advertisement

 

BALIKPAPAN - Kepala Disperkim Balikpapan, Rafiuddin buka suara terkait kendala percepatan perizinan perumahan di wilayahnya. Meski berkomitmen mempermudah layanan, pihak Disperkim menegaskan bahwa dokumen PKKPR dan alas hak lahan yang clear and clean adalah syarat yang wajib dipenuhi pengembang untuk mengurus izin site plan.

Rafiuddin menjelaskan, tidak ada niat menghambat dalam proses pengurusan perizinan. Namun pihaknya terikat dengan aturan. Tidak mungkin melakukan percepatan perizinan jika masih ada hal yang belum dilengkapi pengembang.

Advertisement

“Salah satu persyaratan utama dalam pengurusan site plan adalah PKKPR. Itu dulu mutlak harus ada,” sebutnya. Kemudian setelah terbit PKKPR oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR), persayaratan penting lainnya soal alas hak.

Kondisi alas hak yang clear and clean berupa sertifikat. “Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya nanti berdampak pada saat peralihan prasarana, sarana dan utilitas (PSU),” imbuhnya.

Advertisement

Peralihan PSU bisa terkendala jika pengembang tidak menguasai lahannya. Dia memastikan, selama alas hak clear and clean maka proses bisa berjalan. “Jika tidak, kami akan kembalikan agar segera diurus,” tegasnya.

Semua ini menjadi syarat utama dan mutlak dalam proses pengurusan izin. “Mohon perhatian pengembang, kami tidak ingin mempersulit tapi ini demi menjaga keamanan,” tuturnya. 

Dia mengakui, selama ini mungkin masih terdapat kekeliruan dan miskomunikasi antara OPD dengan pengembang. Pihaknya siap menjalin koordinasi yang lebih baik lagi agar proses pengurusan lebih cepat.

Pemkot Balikpapan berupaya hadir mendengarkan, memberikan solusi, dan melakukan perbaikan terhadap berbagai pelayanan yang menjadi keluhan pengembang.

Tidak ada upaya mempersulit perizinan, namun seluruh proses tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga pembangunan berjalan tertib dan memberikan kepastian bagi semua pihak. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Paser Dorong Percepatan Investasi Lewat Penguatan Tata Ruang dan Kemudahan Perizinan

Paser Dorong Percepatan Investasi Lewat Penguatan Tata Ruang dan Kemudahan Perizinan

Pemkab Paser mendorong percepatan investasi di wilayahnya melalui penguatan tata ruang, kemudahan perizinan, dan penyiapan proyek investasi.

Jalan Perumahan Daksa Rusak, Disperkim Balikpapan Desak Pengembang Segera Serahkan PSU   

Jalan Perumahan Daksa Rusak, Disperkim Balikpapan Desak Pengembang Segera Serahkan PSU  

Disperkim Kota Balikpapan memastikan kerusakan jalan di Perumahan Daksa belum bisa diperbaiki Pemerintah Daerah.

Jalan Perum Daksa Balikpapan Rusak Tak Tersentuh APBD, Ini Penjelasan DPRD   

Jalan Perum Daksa Balikpapan Rusak Tak Tersentuh APBD, Ini Penjelasan DPRD  

Kecewa lantaran usulan perbaikan tak kunjung diwujudkan pemerintah, warga Perumahan Daksa, Balikpapan Selatan, akhirnya memilih berswadaya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer