KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Puskesmas Margo Mulyo, Kota Balikpapan, kembali menorehkan prestasi gemilang. Fasilitas kesehatan ini meraih peringkat pertama kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (3/10) malam.
Kepala Puskesmas Margo Mulyo, dr Dekrita Ria Hanani, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tak lepas dari strategi yang disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pelayanan prima.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyusunan SOP Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU 14/2008 tentang KIP, termasuk pengelompokan jenis informasi yang wajib disampaikan secara berkala, serta-merta, setiap saat, hingga informasi yang dikecualikan.
“Puskesmas juga mengelola database layanan yang mencakup jadwal pelayanan, tarif, tenaga kesehatan, hingga alur pengaduan dan capaian program. Kami rutin menyusun laporan program kesehatan seperti imunisasi, stunting, penyakit tidak menular, dan pelayanan lansia,” ujar Dekrita.
Untuk mendukung keterbukaan, puskesmas menyediakan berbagai media informasi, baik offline—melalui papan informasi, banner, leaflet, dan majalah dinding—maupun online lewat situs resmi, media sosial, WhatsApp Business, dan aplikasi layanan kesehatan daerah. Tersedia pula hotline dan kotak saran guna menampung masukan masyarakat.
Selain itu, tim puskesmas rutin melakukan edukasi dan survei kepuasan masyarakat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. Meski demikian, Dekrita mengakui masih terdapat kendala, seperti konsistensi publikasi dan optimalisasi media digital.
“Untuk mengatasinya, kami memperkuat regulasi internal, meningkatkan kompetensi SDM, serta mengoptimalkan media informasi agar keterbukaan publik semakin transparan dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dekrita menambahkan, tantangan dalam menerapkan keterbukaan informasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan perlindungan data pribadi. Karena itu, strategi adaptif diperlukan untuk memperkuat literasi masyarakat, membangun sistem keamanan data, serta menumbuhkan budaya transparansi di lingkungan kerja. (*)
Editor : Ery Supriyadi