KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pemerintah pusat menerbitkan surat edaran bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Isinya tentang pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat pada APBD Tahun Anggaran 2026.
Terdiri dari belanja pusat yang dialokasikan Rp 1.377,9 triliun untuk mendanai program prioritas strategis pemerintah. Ini merupakan hasil pemangkasan dana TKD se-Indonesia.
“Mulai makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, subsidi, preservasi jalan dan jembatan, perumahan dan sekolah rakyat,” beber Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni. Sebagai informasi, Balikpapan mengalami pemangkasan TKD hingga Rp 1,15 triliun.
“Saya harus kurangi APBD dari Rp 5,3 triliun menjadi Rp 3,3 triliun,” sebutnya. Saat ini dana TKD Balikpapan diproyeksikan sebesar Rp 1,36 triliun sesuai tertuang dalam perda APBD 2026.
Beban daerah untuk mendukung program prioritas strategis pemerintah tidak main-main. Misalnya untuk MBG, pemerintah daerah harus menyediakan lahan dan mendukung kebutuhan sarpras.
“Lalu koperasi merah putih dengan menyediakan lahan di 34 kelurahan untuk toko,” ucapnya. Selanjutnya subsidi program keluarga harapan (PKH) dan preservasi jalan dan jembatan.
“Jadi bukan anggaran Dinas PU kami kurangi, mau tidak mau,” sebutnya. Lalu program prioritas perumahan dengan program 3 juta perumahan. Serta sekolah rakyat belum mulai karena harus mencari sekolah sampai guru.
“Itu semua harus kita siapkan Tahun 2026. Ini perintah dari pusat dengan surat edaran bersama menteri,” tuturnya. Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan harus sepakat untuk menyesuaikan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo