KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Perjuangan mahasiswa kelas eksekutif dalam menuntut kejelasan bantuan pendidikan akhirnya membuahkan hasil. Melalui kesepakatan resmi, Pemprov Kaltim berkomitmen memperkuat kolaborasi untuk peningkatan mutu SDM di Kalimantan Timur.
Kasus pembatalan bantuan beasiswa Gratispol yang dialami mahasiswa kelas eksekutif S2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) akhirnya berakhir. Perjuangan tujuh mahasiswa membuahkan hasil.
Pemprov Kaltim dan ITK menyampaikan beberapa poin kesepakatan yang dibahas dalam pertemuan pada Senin 26 Januari 2026. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram @gratispol_pendidikan.
Poin pertama menyebutkan, Pemprov Kaltim bersama pihak ITK telah mencapai kesepakatan bersama terkait penyelarasan pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan.
Dengan menegaskan tidak terdapat permasalahan antara Pemprov Kaltim dan ITK. Khususnya mengenai mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen Teknologi (MMT).
Kedua pihak sepakat seluruh proses komunikasi dan koordinasi selama ini berjalan baik. Terkait beberapa isu yang sempat beredar merupakan hasil miskomunikasi administratif.
Namun semua telah diselesaikan melalui jalur resmi. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltim dan ITK menyepakati solusi dan langkah tindak lanjut bagi mahasiswa yang belum terakomodir dalam program Gratispol Pendidikan.
Wewenang untuk menindaklanjuti solusi terhadap mahasiswa bersangkutan sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim dan ITK atas kesepakatan bersama. Sesuai ketentuan akademik dan mekanisme internal kampus.
Bagian yang terpenting, Pemprov Kaltim dan ITK berkomitmen memastikan seluruh mahasiswa program studi MMT yang memenuhi kriteria tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui program Gratispol Pendidikan.
Serta Pemprov Kaltim mengapresiasi kerja sama konstruktif dari ITK dalam menjaga sinergi antara dunia pendidikan dan kebijakan pembangunan daerah.
Selanjutnya kedua pihak berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi. Demi peningkatan mutu sumber daya manusia Kaltim yang berdaya saing tinggi dan berintegritas.
Rapat ini telah diikuti Biro Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G). Bersama pihak ITK dan tim ahli gubernur Kaltim. (*)
Editor : Ismet Rifani