Sinergi Fiskal-Moneter Dikuatkan, Kaltim Diminta Tetap Waspada Dampak Global

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Di tengah gejolak ekonomi global, sinergi kebijakan fiskal dan moneter kembali menjadi bahasan utama dalam menjaga daya tahan ekonomi Indonesia, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim). Peran APBN dan kebijakan Bank Indonesia diarahkan agar dampak eksternal tak melumpuhkan aktivitas di daerah.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Edih Mulyadi menegaskan pentingnya belanja publik yang berkualitas. “Belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Edih, arah kebijakan fiskal tak hanya soal besaran anggaran, tapi juga efektivitasnya. “Peran fiskal di daerah bukan hanya terkait pengeluaran, tetapi bagaimana memastikan likuiditas dan pembiayaan produktif tetap terjaga,” katanya.

Dari sisi moneter, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Bayuadi Herdiyanto menyampaikan bahwa BI terus menjaga keseimbangan kebijakan agar inflasi tetap terkendali. “Stabilitas harga di Kalimantan Timur relatif terjaga, meskipun ada tekanan dari sisi pangan dan energi,” jelasnya.

Bayuadi menambahkan, penguatan sektor produktif menjadi fokus agar pertumbuhan lebih tahan terhadap guncangan. “Kredit produktif tetap tumbuh, terutama di sektor perdagangan dan konstruksi. Ini menjadi sinyal positif bahwa kegiatan ekonomi di daerah masih berjalan,” ujarnya dalam forum Diseminasi Informasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) beberapa waktu lalu.

Dalam forum itu, sempat disinggung pula soal penempatan dana pemerintah yakni Rp200 triliun di perbankan. Dana tersebut seharusnya mendorong perputaran ekonomi riil. Menanggapi hal itu, Edih mengingatkan agar uang itu bergerak di sektor riil.

“Jangan sampai uang yang ditaruh di bank malah dibelikan SBN. Percuma, tidak menggerakkan ekonomi,” sambungnya.

Edih juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, distribusi transfer ke daerah perlu berbasis kontribusi dan kapasitas fiskal, agar pembangunan lebih merata dan berkelanjutan.

Dia menegaskan, kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter harus diperkuat. “Tujuannya bukan hanya menjaga pertumbuhan tetap tinggi, tapi juga agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tutup Edih.

Sinergi lintas lembaga diharapkan mampu memastikan kebijakan yang dibuat di pusat benar-benar berdampak di lapangan, terutama bagi sektor produktif yang menopang ekonomi daerah. (*)