Hadapi Tantangan Ekonomi 2026, Kadin Balikpapan Soroti Akses Permodalan Dunia Usaha

Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar sekitar Rp 1 triliun lebih dinilai telah memberi tekanan berlapis bagi pelaku usaha, sehingga dukungan pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan menjadi semakin krusial.

Terkait hal tersebut, Ketua Kadin Balikpapan Noval Asfihani mengatakan, kebijakan efisiensi pemerintah dan BUMN telah berdampak langsung pada aktivitas ekonomi daerah.

Pemangkasan anggaran menyebabkan banyak agenda pemerintahan berkurang, yang pada akhirnya menurunkan perputaran uang di berbagai sektor.

“Menghadapi 2026 ini tidak gampang. Kami mendapat informasi bahwa DBH dipotong cukup signifikan dan itu sangat terasa. Banyak sektor yang terdampak, terutama perhotelan dan pariwisata, lalu efeknya menjalar ke sektor lain,” kata Noval.

Dalam kondisi tersebut, Noval menekankan pentingnya peran perbankan dalam membantu pelaku usaha yang ingin bertahan maupun mengembangkan bisnis. Menurutnya, fasilitas pembiayaan yang disediakan perbankan saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan mikro, kecil, menengah, hingga skala besar.

“Dari sisi fasilitas, bank sebenarnya sudah banyak sekali. Ada KUR, ada kredit mikro, medium, menengah, sampai besar. Tinggal bagaimana ke depan perbankan bisa lebih adaptif melihat kondisi dunia usaha,” katanya.

Ia menjelaskan, tekanan ekonomi membuat banyak pengusaha bersikap lebih hati-hati dalam berekspansi. Di sisi lain, peluang usaha tetap ada, namun membutuhkan keberanian yang diimbangi dengan dukungan permodalan yang tepat dan terjangkau.

Noval berharap perbankan tidak hanya fokus pada penyaluran kredit, tetapi juga memperkuat pendampingan usaha, terutama bagi UMKM. Dengan pendampingan yang baik, risiko kredit dapat ditekan dan pelaku usaha lebih siap menghadapi dinamika ekonomi.

“Kita butuh kolaborasi. Perbankan membantu dari sisi permodalan, pengusaha tetap bergerak membuka usaha atau memperluas bisnis, sehingga lapangan kerja bisa tercipta,” ujarnya.

Kadin Balikpapan menilai, jika sektor perbankan dan dunia usaha dapat berjalan seiring, tekanan akibat pemotongan anggaran daerah dapat diminimalkan. Dengan begitu, roda ekonomi Balikpapan tetap berputar meskipun menghadapi tantangan besar menjelang 2026. (*)