
BALIKPAPAN – Rencana pemerintah meningkatkan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari 30 persen menjadi 50 persen dinilai perlu mempertimbangkan kondisi likuiditas serta karakteristik industri kelapa sawit.
Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro, mengatakan penguatan kebijakan DHE SDA harus diikuti implementasi dan pengawasan yang efektif. Hal itu penting agar kebijakan tidak justru mengganggu keberlangsungan usaha dan daya saing ekspor sawit.
“Yang diperlukan saat ini adalah memastikan aturan yang sudah ada dapat dijalankan secara efektif. Setiap penyempurnaan regulasi tentu diharapkan dapat diikuti dengan penguatan implementasi secara optimal,” ujar Yustinus saat menjadi pembicara Borneo Forum 2026 yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Balikpapan, Kamis (6/8).
Baca Juga: Disbun Minta GAPKI Perkuat Kolaborasi, Sawit Berkelanjutan Tak Bisa Dibangun Sendiri
Menurut Yustinus, tata kelola ekspor sawit selama ini melibatkan sejumlah lembaga, mulai Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, kementerian teknis hingga pemerintah daerah.
Karena itu, efektivitas kebijakan DHE tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga konsistensi penerapan serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan di lapangan.
Soroti Kebutuhan Modal Kerja
Yustinus secara khusus menyoroti rencana kewajiban penempatan 50 persen DHE SDA pada perbankan nasional. Menurutnya, pemerintah perlu melihat karakteristik industri sawit yang membutuhkan modal kerja besar dengan margin keuntungan relatif terbatas, sekitar 10–15 persen.
Kewajiban penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dinilai berpotensi mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mengelola arus kas. Dalam kondisi tertentu, perusahaan bahkan dapat membutuhkan tambahan pembiayaan perbankan untuk memenuhi kebutuhan operasional.
“Kita perlu melihat karakteristik usaha dan kebutuhan modal kerja industri agar kebijakan DHE tetap dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas usaha,” katanya.
Di sisi lain, eksportir sawit telah menanggung sejumlah kewajiban fiskal dan perdagangan. Per Juli 2026, industri dikenakan Bea Keluar USD148 per metrik ton, Pungutan Ekspor USD125,11 per metrik ton, kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), serta PPh Badan 22 persen.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




