Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

GAPKI Ingatkan Dampak DHE 50 Persen terhadap Likuiditas Industri Sawit

A
Penulis: Ajie Chandra❯
FORUM: Borneo Forum 2026 membahas meningkatnya kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dari 30 persen menjadi 50 persen di Balikpapan, Kamis (6/8).
FORUM: Borneo Forum 2026 membahas meningkatnya kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dari 30 persen menjadi 50 persen di Balikpapan, Kamis (6/8).

Advertisement

BALIKPAPAN – Rencana pemerintah meningkatkan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari 30 persen menjadi 50 persen dinilai perlu mempertimbangkan kondisi likuiditas serta karakteristik industri kelapa sawit.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro, mengatakan penguatan kebijakan DHE SDA harus diikuti implementasi dan pengawasan yang efektif. Hal itu penting agar kebijakan tidak justru mengganggu keberlangsungan usaha dan daya saing ekspor sawit.

“Yang diperlukan saat ini adalah memastikan aturan yang sudah ada dapat dijalankan secara efektif. Setiap penyempurnaan regulasi tentu diharapkan dapat diikuti dengan penguatan implementasi secara optimal,” ujar Yustinus saat menjadi pembicara Borneo Forum 2026 yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Balikpapan, Kamis (6/8).

Menurut Yustinus, tata kelola ekspor sawit selama ini melibatkan sejumlah lembaga, mulai Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, kementerian teknis hingga pemerintah daerah.

Karena itu, efektivitas kebijakan DHE tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga konsistensi penerapan serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan di lapangan.

Advertisement

Soroti Kebutuhan Modal Kerja

Yustinus secara khusus menyoroti rencana kewajiban penempatan 50 persen DHE SDA pada perbankan nasional. Menurutnya, pemerintah perlu melihat karakteristik industri sawit yang membutuhkan modal kerja besar dengan margin keuntungan relatif terbatas, sekitar 10–15 persen.

Kewajiban penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dinilai berpotensi mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mengelola arus kas. Dalam kondisi tertentu, perusahaan bahkan dapat membutuhkan tambahan pembiayaan perbankan untuk memenuhi kebutuhan operasional.

“Kita perlu melihat karakteristik usaha dan kebutuhan modal kerja industri agar kebijakan DHE tetap dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas usaha,” katanya.

Di sisi lain, eksportir sawit telah menanggung sejumlah kewajiban fiskal dan perdagangan. Per Juli 2026, industri dikenakan Bea Keluar USD148 per metrik ton, Pungutan Ekspor USD125,11 per metrik ton, kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), serta PPh Badan 22 persen.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

GAPKI Prediksi Ekspor Sawit Turun pada 2027 akibat El Nino dan Konsumsi Biodiesel

GAPKI Prediksi Ekspor Sawit Turun pada 2027 akibat El Nino dan Konsumsi Biodiesel

GAPKI memperkirakan produksi sawit turun sekitar 3 juta ton pada 2027 akibat El Nino.

GAPKI: Pertumbuhan Produksi Sawit Melambat, Konsumsi Biodiesel Jadi Tantangan Ekspor

GAPKI: Pertumbuhan Produksi Sawit Melambat, Konsumsi Biodiesel Jadi Tantangan Ekspor

Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono menyebut pertumbuhan produksi sawit melambat akibat El Nino dan serapan biodiesel B50-B60

Benarkah Industri Kelapa Sawit Jadi Penyebab Utama Karhutla?

Benarkah Industri Kelapa Sawit Jadi Penyebab Utama Karhutla?

Kebakaran hutan dan kabut asap bukan hanya akibat industri sawit. Kompleksitas lapangan menuntut investigasi objektif dan mitigasi bersama.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer