Akses Pedagang Mobil ke Platform Digital Diduga Dibatasi, KPPU Mulai Sidangkan Perkara
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Akses pelaku usaha perdagangan mobil ke platform digital menjadi perkara yang disidangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Tiga perusahaan pengelola platform jual beli mobil dan perdagangan mobil bekas diduga membatasi akses sejumlah pedagang mobil yang dipandang sebagai pesaing untuk memasang iklan.
Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 13/KPPU-L/2026 dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sidang perdana digelar Selasa (15/9) di Ruang Erwin Syahril, Gedung KPPU, Jakarta. Agendanya pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator sekaligus pemeriksaan kelengkapan alat bukti.
Tiga perusahaan menjadi Terlapor dalam perkara ini. Yakni PT Mobil Satu Asia selaku pengelola Mobil123.com, PT Car Classifieds Indonesia selaku pengelola Carmudi.co.id, serta PT Car Some Indonesia yang menjalankan usaha perdagangan mobil bekas dan platform digital CARSOME.
Dalam LDP, Investigator KPPU mengungkap adanya hubungan afiliasi di antara ketiga perusahaan tersebut. PT Mobil Satu Asia dan PT Car Classifieds Indonesia disebut berada dalam satu kelompok usaha di bawah Carsome Group.
Investigator juga menemukan kesamaan pengurus yang menjabat sebagai direksi dan/atau komisaris pada ketiga perusahaan.
Baca Juga: Kisah Widodo dan Ikhtiar BI Balikpapan Hidupkan Mesin Ekonomi Umat, Jaga Denyut Kemandirian Pangan
Berdasarkan kondisi tersebut, Investigator menduga PT Mobil Satu Asia dan PT Car Classifieds Indonesia melakukan pelarangan dan/atau pemblokiran terhadap sejumlah pelaku usaha perdagangan mobil yang dipandang sebagai pesaing PT Car Some Indonesia untuk memasang iklan di Mobil123.com dan Carmudi.co.id.
Investigator menilai pembatasan tersebut diduga tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keakuratan maupun integritas konten iklan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.
Pembatasan itu justru diduga berkaitan dengan kepentingan kelompok usaha dan berpotensi menghambat pesaing dalam memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
