KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Tingkat pengangguran di Balikpapan pada 2025 semakin melandai. Badan Pusat Statistik mencatat angkanya sebesar 5,84 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya di angka 6,22 persen.
Tidak hanya pengangguran, indikator kesejahteraan lainnya juga menunjukkan perbaikan di mana angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balikpapan meningkat sebesar 83,23 (kategori sangat tinggi) setelah sebelumnya 82,60.
Melandainya pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan tidak terlepas dari kinerja perekonomian yang menunjukkan prestasi. Di mana pertumbuhan ekonomi Balikpapan di triwulan I dan II masing-masing tumbuh sangat tinggi sebesar 7,97 persen dan 11,98 persen.
Tingginya pertumbuhan ini memberikan dampak penambahan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat di Kota Beriman.
Momentum pertumbuhan ekonomi yang mencapai double digit ini harus dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perlu ada strategi khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dapat timbul seperti in-migration shock dan skill mismatch.
Boom ekonomi akan menciptakan in-migration shock, di mana gelombang arus migrasi pencari kerja dari luar daerah ke Balikpapan terlalu deras, tidak bisa diimbangi oleh petumbuhan lapangan kerja dan penciptaan tenaga kerja lokal.
Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian spesifik (high-skilled), jika tidak dipersiapkan segera pekerja lokal berisiko menjadi "penonton".
Ada sejumlah langkah cepat yang bisa ditempuh Pemkot sebagai quick win untuk memperbaiki penyerapan tenaga kerja berdasarkan tantangan tersebut. Pertama, memperluas model pelatihan dan sertifikasi berbasis demand yang menyasar sektor dengan pertumbuhan cepat seperti logistik, jasa digital, agribisnis modern dan energi terbarukan.
Pemkot tidak perlu memulai dari nol, tetapi bisa memetakan potensi lokal dan mengaitkannya dengan insentif pelatihan kerja yang langsung menyambungkan pencari kerja dengan Perusahaan. Program ini dapat diintegrasikan dengan Program Gratispol Kaltim termasuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Kaltim.
Kedua, mendorong percepatan legalisasi dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih mudah masuk ke ekosistem formal serta terhubung dengan perusahaan.
Langkah ini bisa meningkatkan kepastian kerja, membuka akses pembiayaan dan secara bertahap memperbaiki produktivitas. Pusat layanan usaha terpadu dapat dijadikan ujung tombak untuk mengeksekusi agenda ini dengan cepat.
Ketiga, penguatan perlindungan kerja. Untuk mengimbangi risiko sektor informal, jaminan sosial dan kesehatan harus diperluas secara berkelanjutan ke seluruh pekerja, termasuk yang baru terserap di dunia kerja terutama di sektor jasa.
Keempat, memperkuat sistem data ketenagakerjaan. Ketika Pemkot memiliki akses data yang akurat tentang sektor dominan, profil pekerja, dan permintaan kerja lokal, maka program pelatihan dan insentif tenaga kerja bisa diarahkan dengan lebih tajam dan efisien.
Ke depan, arah kebijakan ketenagakerjaan perlu lebih fokus pada penciptaan pekerjaan yang berkualitas dan berdampak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi tinggi harus diikuti oleh transformasi pasar kerja terutama mempersiapkan generasi emas Balikpapan masa depan, dimana pekerja lokal menjadi “tuan” bukan “penonton”. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo