KALTIMPOST.ID, BONTANG—Penetapan APBD 2026 yang turun signifikan tak mengubah komitmen Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam menjaga kesejahteraan ASN.
Pada momentum peringatan HUT Korpri ke-54, ia menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak akan disentuh pemotongan meski anggaran daerah merosot.
Neni menilai TPP berperan besar dalam menggerakkan ekonomi lokal karena sebagian besar belanja ASN berputar di Bontang, mulai kebutuhan sekolah hingga aktivitas konsumtif yang menghidupkan UMKM.
Baca Juga: APBD Kaltim 2026 Disahkan Rp15,15 Triliun: DPRD Minta Fokus Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Dengan APBD 2026 sebesar Rp1,9 triliun, Neni menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan layanan dasar dan kesejahteraan ASN.
Ia juga mendorong inovasi pelayanan kesehatan agar tetap berjalan tanpa membebani APBD secara besar-besaran. Program seperti Puskesmas Goes to School diminta tetap dilanjutkan untuk memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Selain itu, ASN diimbau mulai membangun kemandirian ekonomi, terutama pada sektor peternakan, untuk mendukung kebutuhan telur harian program Makan Bergizi Gratis yang mencapai 5.800 butir per hari.
Baca Juga: IMI Paser Siap Kelola Sirkuit Baru Tana Paser, Targetkan PAD Melonjak dan Atlet Muda Terbina
APBD 2026 sendiri ditetapkan dengan postur menantang: belanja Rp1,990 triliun dan pendapatan Rp1,667 triliun, sehingga muncul kebutuhan pembiayaan Rp323,38 miliar yang ditutup melalui SiLPA.
Neni mengakui penurunan pendapatan daerah mencapai 37,76 persen akibat pemangkasan Transfer ke Daerah. Angka itu berbanding jauh dengan APBD 2025 yang sebelumnya mencapai Rp3,1 triliun. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
